Kabar7News, Tolikara – Belajar sambil bermain bersama anak-anak kerap dilakukan dilakukan oleh Satgas Yonif Raider 142/KJ di wilayah penugasan, kali ini di wilayah Ipar Gunung, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Kamis (22/9/2022).

Seperti diungkapkan oleh Komandan Pos Karubaga Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ Kapten Inf Yulian Timur bahwa selaku aparat keamanan memiliki tugas pokok melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dan Pembinaan Teritorial (Binter) di wilayah Papua dalam rangka menciptakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, kami TNI memberikan mendidik dan mengedukasi anak-anak di wilayah Papua dengan cara mengajak mereka bermain untuk mengembangkan cara berfikir anak-anak dengan nilai- nilai positip yang dapat merangsang pola berfikir anak-anak,” ungkapnya.

Terlihat pada momen tersebut, personel Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ yaitu Pratu Samuel Sinay saat sedang melaksanakan Komsos kepada Tokoh Adat setempat melihat banyak anak-anak di pekarangan rumah, lalu spontan Pratu Sinay langsung memanggil anak-anak dan mengajak mereka bermain sambil tertawa-tawa.

“Adik-adik coba lihat kaka ada permainan,” ungkap Pratu Samuel Sinay sambil mengeluarkan karet gelang. Kemudian Pratu Sinay membentuk berbagai macam karet menjadi pesawat, mobil dan paralayang, sangat terlihat antusias anak-anak melihat permainan tersebut, pancaran kecerian anak terlukis diwajahnya.

Sementara itu, Mama Ketanggeng menyampaikan ucapan terima kasih kepada personel Satgas 142, karena ini bukan pertama kalinya TNI membantu.

“TNI sudah memberikan kecerian kepada anak- anak, banyak hal yang bapak lakukan kepada keluarga kami. Terima kasih….wa,” ungkapnya.

(Pen Satgas Yonif Raider 142/KJ L)

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Keerom – Satgas Yonif 126/KC Pos Ubrub berduka atas meninggalnya salah satu warga binaan di wilayah tugasnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, personel Satgas membantu proses pemakaman jenazah Almh. Maria Pull (67) Kampung Yamrab 2, Distrik Web, Kabupaten Keerom.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti, Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua, Sabtu (9/4/2022).

“Almh. Maria Pull, istri dari Bapak Luis (68) meninggal dunia karena sakit. Sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa kami datangi rumah duka dan mengantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir,” ungkap Dansatgas.

Bapak Luis mewakili keluarga yang berduka berterimakasih kepada seluruh warga dan personel Pos Ubrub Satgas Yonif 126/KC atas kehadiran serta partisipasinya membantu proses pemakaman almarhumah sampai dengan selesai.

(Pen Satgas Pamtas Yonif 126/KC)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Jayapura – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, tidak boleh ada lagi Penyelewengan Dana Otsus, Korupsi, dan pungli, dalam mekanisme penyaluran Dana Otsus ke depan untuk menjamin efektivitas program dan mencegah kebocoran Dana Otsus yang tidak tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan, dalam diskusi dengan Papua Corruption Watch, di Jayapura, Kamis (11/11/2021).

Jaleswari menyampaikan salah satu kritik yang dialamatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Otonomi Khusus di Papua adalah masih rendahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatornya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang berada di skor 60.44 turun 0.40 dibanding tahun 2019. Pun demikian IPM Papua Barat yang sedikit lebih baik di skor 65.09 walaupun tetap berada di bawah rata-rata IPM nasional tahun 2020 (71.94). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus selama 20 tahun terakhir ini belum efektif dan harus dievaluasi akuntabilitasnya.

Kondisi yang belum ideal ini, harus menjadi evaluasi bagi semua pihak bahwa pendekatan kebijakan pembangunan di Papua tidak boleh biasa-biasa saja, tidak bolah parsial dan sporadis, serta tidak boleh asal terserap tanpa memperhatikan dampaknya.

Disahkannya UU 2/2021 tentang Otsus Papua ini dapat menjadi momentum perubahan. Beleid ini menekankan pada mekanisme baru pendanaan otsus, yaitu peningkatan alokasi dana otsus menjadi 2.25% setara dana alokasi umum nasional dimana 1% merupakan block grant (hibah) dan 1.25% perbasis kinerja.
Namun harus diingat bahwa hibah tersebut harus memiliki alokasi sesuai aturan dan tujuan bagi peningkatan kesejahteraan masayarakat dengan akuntabilitas pelaporan dan evaluasi yang kuat.

Hal ini untuk membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan sehingga diharapkan kontrol sosial menjadi lebih kuat dan pembangunan dapat dirasakan hasilnya secara siginifikan.

Jaleswari menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan mekanisme Pencegahan Korupsi melalui Stranas PK yang dapat diterapkan untuk membantu pengelolaan dan implementasi Otsus ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 Aksi Stranas PK Tahun 2021-2022, pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dapat melaksanakan aksi yang relevan untuk memperbaiki Tata kelola pemerintah, contohnya untuk penguatan pengendalian internal pemerintah, pengukuhan kawasan hutan dan one map, pengadaan barang jasa berbasis elektronik, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang dapat semakin memperkuat tata kelola pemanfaatan dana Otsus ke depan.

(**)

 

Pemerintaholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Jayapura – Pemerintah terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya akselerasi yang baik serta hasil maksimal yang dirasakan masyarakat, diperlukan juga sinergi pembangunan baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan.

“Karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmoniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan persnya usai melakukan kunjungan di Tugu MacArthur, Jayapura, Sabtu (6/11/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat.

“Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkap Wapres.

“Karena itu ketika saya pada waktu menutup PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian saya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan [pandangan], dan kita menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” tambahnya.

Namun di sisi lain, Wapres menilai bahwa akselerasi pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, Wapres telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk memimpin koordinasi terkait kemanan di Papua dengan Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) serta Menteri Dalam Negeri agar langkah-langkah pengamanan di Papua dapat terintegrasi dengan baik.

“Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau kemanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi,” urai Wapres.

“Karena itu terakhir saya melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menko Polhukam, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, Kepala BIN dan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan langkah-langkah ke depannya, supaya hal itu lebih terkoordinasi,” lanjutnya.

Menutup keterangan persnya, Wapres menyampaikan harapan agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat menyukseskan program akselerasi yang telah dirancang dan menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah.

“Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokok-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidak puasan. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” pungkas Wapres.

(bpmi setwapres)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Yalimo – Sebagai perwujudan kepedulian akan pembangunan di Bumi Cenderawasih, satuan TNI selalu berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam mengatasi kesulitan rakyat dan juga mempercepat akses perhubungan yang dirusak oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) beberapa waktu lalu di Kabupaten Yalimo, Aparat TNI bahu membahu dengan masyarakat setempat memperbaiki jembatan yang rusak. Senin (1/11/2021).

Saat dikonfirmasi, Dandim 1702/JWY Letkol Inf Arif Budi Situmeang S.I.P, M.Tr.(Han) menyampaikan bahwa Jembatan Sahayu KM 97 yang berada di Distrik Abenaho, Kab. Yalimo merupakan akses jalan Trans Wamena yang putus beberapa waktu lalu, saat ini sudah dapat dilewati kendaran roda empat maupun roda enam.

Selanjutnya akan diadakan pemasangan rel dan landasan ban yang belum terpasang serta penyempurnaan  perbaikan jembatan oleh masyarakat dan TNI.

Jembatan Sahayu adalah akses jalan yang menghubungkan Kab. Yalimo dan Kab. Jayawijaya dan digunakan sebagai akses transportasi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat TNI dari Kodim 1702/JWY dan Satuan BKO Apter  di Kab. Yalimo ini adalah bentuk nyata sinergitas antara TNI dan rakyat.

(puspen tni)

Daeraholeh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.