Kabar7News, Jakarta – Kampung-kampung di Jakarta telah menjadi bagian penting tak terpisahkan dari proses pertumbuhan kota Jakarta. Hingga saat ini, hampir 40 persen permukiman di Jakarta berupa kampung kota yang menciptakan ruang ekonomi dan sosial di masyarakat. Kontribusi kampung kota terhadap kehidupan di Jakarta juga terwujud dari penyediaan hunian terjangkau, ragam makanan dan minuman lokal, industri dan jasa skala rumah tangga.

Hal tersebut menjadi pembahasan diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat sore (15/1). Berkolaborasi dengan Jakarta Development Collaboration Network (JDCN) sebagai platform terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat untuk secara kolektif mendukung program pembangunan Kota Jakarta, serta didukung Jakarta Public Policy Center (JPPC) bersama organisasi masyarakat sipil, diskusi ini mengundang perwakilan dari Community Organization Development Institute (CODI) Thailand dan Asian Coalition for Housing Right (ACHR).

Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Suharti, menyampaikan, posisi integral kampung mendapatkan perhatian dan komitmen penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui dua Keputusan Gubernur No. 878/2018 tentang Gugus Tugas Penataan Kampung dan Keputusan Gubernur No. 162 dan 574 tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Pemprov DKI Jakarta telah memulai pengkajian untuk membentuk lembaga khusus yang akan memiliki kewenangan dan bekerja melaksanakan program penataan kampung kota yang dilakukan guna peningkatan dan mempercepat capaian kerja terkait penataan kampung secara komprehensif.

“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga. Warga kampung terlibat penuh dalam perencanaan kampung secara partisipatif (Community Action Plan) dan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung (Collaborative Implementation Program) sebagai bentuk tindak lanjut. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba menyelesaikan masalah pertanahan, demi memastikan keamanan bermukim bagi kampung. Kedua program tersebut adalah bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan kampung kota lestari dan adil,” ungkapnya.

Sementara itu, Pendiri CODI, Khun Somsook Boonyabancha dalam diskusi ini berbagi pengalaman dan pelajaran dari penataan komunitas selama 20 tahun terakhir di Thailand. Ia memaparkan tentang pembentukan kelembagaan, penyediaan lahan, kolaborasi dengan berbagai sektor dalam proses penataan permukiman, serta mengorganisir warga tentang finansial, baik itu penyimpanan dan pendanaan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

“Kita dapat mengubah area padat penduduk menjadi lingkungan yang lebih sehat dan modern, dengan berbagai cara seperti reblocking, relocation, dan recontruction. Membangun kerja sama dengan departemen pertanahan, departemen kelistrikan, universitas/akademisi, untuk berdiskusi dengan komunitas warga setempat dalam membuat proyek perumahan di lingkungan padat penduduk tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyarankan, seluruh komunitas terlibat bersama-sama melaksanakan pengelolaan dan secara aktif berpartisipasi di semua tingkatan dan masalah. Diperlukan pula pemahaman bagaimana bentuk baru pendanaan yang fleksibel, sehingga dapat mendukung pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat. “Percaya pada kerja sama, kolaborasi, membangun kemitraan, dan ikut serta dalam kebudayaannya,” tuturnya.

Untuk diketahui, CODI adalah lembaga semi publik yang dibentuk pada tahun 2000 oleh Pemerintah Thailand yang bertujuan untuk memfasilitasi dan melaksanakan penataan kampung melalui terobosan di bidang agraria, penataan permukiman, pembiayaan perbaikan hunian dalam rupa dana bergulir dan pemberiaan subsidi infrastruktur terkait permukiman kepada kelompok masyarakat. Hingga 2018, CODI telah berhasil memfasilitasi 1571 proyek penataan pemukiman kumuh, mencakup 105.000 KK di 2557 komunitas yang tersebar di 370 kota.

Dalam diskusi virtual ini, turut hadir berbagai OPD di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian/Lembaga, lembaga kemasyarakatan di bidang terkait, dan dimoderatori oleh Dian Tri Irawaty dari Rujak Center for Urban Studies.

(red)

 

Kabar7News, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan pembelajaran dari rumah untuk seluruh sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2020/2021. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas yang utama di masa pandemi ini.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung di semester genap TA 2020/2021. Prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan, sehingga seluruh sekolah di DKI Jakarta tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah (BDR),” ujarnya, pada Sabtu (2/1/2021).

Meski demikian, lanjut Nahdiana, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus melakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam mempersiapkan rencana pembelajaran tersebut. Beberapa rekomendasi pun telah diterima demi menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik dalam kebijakan pembelajaran tatap muka yang diambil.

Ia juga mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan laman Siap Belajar. Laman ini digunakan untuk melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.

Laman Siap Belajar ini bertujuan untuk mengukur kesiapan satuan-satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semester genap TA 2020/2021. Setiap butir penilaian yang ada pada laman Siap Belajar, memiliki kriteria yang disesuaikan dengan standar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 1130 Tahun 2020, serta pedoman yang dikeluarkan oleh UNESCO dan OECD.

“Proses ini telah kami lakukan sejak lama. Kami juga selalu berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), para pakar pendidikan, platform dan para mitra pendidikan, serta orang tua untuk dapat memastikan standar asesmen yang kami lakukan dapat lebih akurat,” jelas Nahdiana lebih lanjut.

Hasil dari asesmen tersebut akan dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan sekolah-sekolah yang siap dan dapat melaksanakan pembelajaran campuran atau blended learning. Yaitu, pembelajaran dengan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dari rumah. Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dalam asesmen tersebut akan menjadi sekolah model dalam pelaksanaan blended learning di wilayah DKI Jakarta.

Nahdiana menambahkan, laman Siap Belajar tersebut tidak akan berhenti pada tahapan asesmen sekolah saja, melainkan juga dilanjutkan dengan verifikasi kondisi sekolah secara langsung. Selanjutnya, bagi sekolah yang terpilih dan menjadi sekolah model akan dilakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengharapkan kerja sama dan peran aktif para orang tua serta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pembelajaran semester genap TA 2020/2021 ini.

“Tentunya hal tersebut sedang kami gencarkan sosialisasinya kepada satuan-satuan pendidikan yang ada. Kami juga telah memanfaatkan platform JAKI (Jakarta Kini) untuk pengisian CLM (Corona Likelihood Metric) yang menjadi salah satu komponen dari asesmen Siap Belajar,” terangnya.

Dalam penerapan blended learning, para orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya diberikan izin untuk mengikuti blended learning atau belajar dari rumah. Dengan demikian, pihak sekolah tetap harus mematangkan kesiapannya dalam melanjutkan pelaksanaan belajar dari rumah, terlebih bagi sekolah yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menjadi sekolah model.

Nahdiana juga menyampaikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan memberikan edukasi dan penjelasan lebih lanjut terkait blended learning ini, khususnya bagi para peserta didik dan orang tua.

“Hal ini akan terus kami lakukan untuk memastikan keselarasan antara kami dan para orang tua dan peserta didik. Apalagi blended learning ini merupakan skema yang masih baru dan masih belum banyak dipahami, sudah menjadi tugas kami untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat,” pungkasnya.

Seluruh proses terkait blended learning ini akan dipersiapkan dengan baik dan matang sebelum diimplementasikan. Baik dari segi kesiapan dalam hal protokol kesehatan hingga kegiatan belajar-mengajar.

(red)

 

Kabar7News, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 16.626 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 12.951 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.965 positif dan 10.986 negatif. “Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 2.053 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 88 kasus dari 1 Laboratorium RS Swasta, tanggal 25-28 Desember 2020 yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 196.480. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 101.070,” terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 459 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 15.536 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 181.713 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 162.911 dengan tingkat kesembuhan 90%, dan total 3.266 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 11,9%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,7%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pada penerapan kembali PSBB masa Transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari:
• Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak.
• Selalu jalankan 3M: Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.
• Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
• Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

(red)

 

Kabar7News, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 12.424 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 10.612 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.509 positif dan 9.103 negatif. “Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 1.997 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 488 kasus dari 1 laboratorium RS Swasta, tanggal 23 dan 24 Desember 2020 yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 192.283. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 98.133,” terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sebanyak 158 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 14.107 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 175.926 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 158.615 dengan tingkat kesembuhan 90,2%, dan total 3.204 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 11,7%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,6%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pada penerapan kembali PSBB masa Transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari:
• Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak.
• Selalu jalankan 3M: Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.
• Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
• Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

(red)

 

 

 

Kabar7News, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta terus memasifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi/perawatan secara tepat. Sehingga, memperkecil potensi penularan Covid-19.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 13.690 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 11.871 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.859 positif dan 10.012 negatif. “Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 2.058 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 199 kasus dari 1 laboratorium RS BUMN, tanggal 24 Desember 2020 yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 191.008. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 97.372” terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 513 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 13.949 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 173.929 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 156.798 dengan tingkat kesembuhan 90,2%, dan total 3.182 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 11,1%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,6%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pada penerapan kembali PSBB masa Transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri Covid-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko Covid-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahaan penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari:
• Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak.
• Selalu jalankan 3M: Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak aman 1,5 – 2 meter, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.
• Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
• Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

(red)

 

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.