Kabar7News, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes M.M, membuka pelatihan peningkatan kemampuan penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah provinsi Maluku.

Kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS tersebut dilaksanakan di aula lantai dua Swissbell Hotel, Kota Ambon, Kamis (14/10/2021).

Dalam kegiatan itu, orang nomor 2 Polda Maluku ini didampingi Kabin PPNS Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Kombes Pol Riky Hasnul Sik, MH, dan Plh Sekda provinsi Maluku, Sadli Ie. Kegiatan ini juga ikut dihadiri para Direktur Kriminal yang ada di Polda Maluku.

Pelatihan peningkatan PPNS yang diselenggarakan biro Korwas PPNS Bareskrim Polri tersebut, bekerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku.

“Agar seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat agar semua materi yang disampaikan narasumber dapat diresapi sehingga  menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas pada bidangnya,” pinta Jan de Fretes yang membacakan sambutan Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Refdi Andri, M.Si.

Para peserta diminta untuk selalu meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Polri dengan PPNS, sebagaimana amat undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Ini dilakukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap agar semua peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebagai sarana bertukar informasi dan komunikasi untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan penyidikan sesuai bidang tugasnya masing-masing,” ujarnya.

Untuk diketahui, total peserta yang ikut pelatihan berjumlah 40 orang. Terdiri dari para Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Maluku dan para pejabat ASN yang mengemban fungsi tugas penyidikan dari berbagai lembaga instansi yang ada di wilayah Maluku.

(**)

Ambonoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Sebanyak 218 orang warga kembali mendatangi Gerai Vaksinasi Presisi (GVP) Polda Maluku di Lapangan Letkol CHR Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Selasa (12/10/2021).

Ratusan warga yang datang sejak pukul 09.00 WIT ini sampai selesai untuk mengikuti vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

“Hari ini yang datang di GVP Polda Maluku sebanyak 218 orang,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M Rum Ohoirat.

Dari ratusan warga yang datang, Rum mengaku sebanyak 104 orang disuntik menggunakan vaksin Sinovac. Sementara 86 lainnya Astrazeneca, dan 28 orang vaksin Moderna.

Juru bicara Polda Maluku ini mengaku vaksinasi yag gencar dilakukan setiap hari ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan penyebaran covid-19 di wilayah Maluku dan sekitarnya.

“Kegiatan ini juga untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat menuju Indonesia maju,” katanya.

Mantan Kapolres Tual dan Aru itu mengingatkan kepada masyarakat yang ingin divaksin cukup datang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam keadaan sehat, dan membawa alat tulis sendiri.

“Nanti sebelum disuntik vaksin masyarakat akan melalui beberapa tahapan yaitu verifikasi data, tensi, screening, penyuntikan vaksin, observasi dan pengambilan kartu vaksin,” ujarnya.

Rum menghimbau kepada masyarakat, meski sudah mengikuti vaksinasi, agar tetap menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya. Seperti memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak aman, menjauh dari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

(**)

Ambonoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku gencar melayani vaksinasi covid-19 terhadap warga yang mendatangi Gerai Vaksinasi Presisi (GVP) Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon.

Selama dua hari ini sejak Minggu (10/10/2021) sampai Senin (11/10/2021), sebanyak 329 orang warga yang disuntik menggunakan vaksin Sinovac dan Astrazeneca.

“Hari Minggu kemarin kami vaksin 112 orang. Kalau hari ini 217 orang. Total yang kami vaksin selama dua hari ini sebanyak 329 orang,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat, Senin (11/10/2021).

Dari 329 orang yang divaksin, Rum mengaku yang disuntik menggunakan Sinovac sebanyak 250 orang. Sementara sisanya dengan vaksin Astrazeneca.

Juru bicara Polda Maluku ini mengajak masyarakat yang belum divaksin, agar dapat mendatangi GVP yang disiapkan Polda Maluku di Lapangan Letkol CHR Tahapary, Tantui, Kota Ambon.

“Vaksinasi dilaksanakan gratis kepada warga mulai dari usia 12 tahun ke atas. Vaksin aman dan halal,” ajak mantan Kapolres Kepulauan Aru dan Kota Tual itu.

Ia juga mengingatkan warga yang akan datang untuk divaksin, agar cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP), persetujuan orang tua untuk anak usia 12-17 tahun, dalam keadaan sehat, dan membawa alat tulis sendiri.

“Setelah itu nanti akan melalui beberapa tahapan yaitu verifikasi data, tensi, screening, penyuntikan vaksin, observasi dan pengambilan kartu vaksin,” ujarnya.

Polda Maluku terus mengajak masyarakat untuk senantiasa taat dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, kendati sudah menjalani vaksinasi.

“Kami harap masyarakat tetap patuh dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, menjauh dari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” pintanya.

(**)

Ambonoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Sebanyak 169 orang warga kembali mendatangi Gerai Vaksinasi Presisi (GVP) Polda Maluku di Lapangan Letkol CHR Tahapary, Kota Ambon, Jumat (8/10/2021).

Ratusan orang warga di Ambon ini datang menjalani vaksinasi covid-19. Mereka disuntik menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Rum Ohoirat, mengatakan, dari ratusan warga yang divaksinasi, 153 orang diantaranya disuntik dengan vaksin Sinovac, dan 16 lainnya AstraZeneca.

“Hari ini kami vaksinasi 169 orang. Vaksinasi berjalan aman dan lancar,” katanya.

Ratusan warga divaksin setelah melalui beberapa tahapan prosedural, seperti verifikasi data, tensi, dan screening. Kemudian dilakukan penyuntikan vaksin hingga diobservasi selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu diberikan kartu dan sertifikat vaksin.

“Vaksinasi tadi dimulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan selesai,” ujarnya.

Rum meminta warga yang belum divaksin agar dapat mendatangi Gerai Vaksinasi Presisi Polda Maluku yang bertempat di Lapangan Tahapary, Tantui Ambon.

Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauh dari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

(**)

Ambonoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI Kunker di Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Jumat (8/10/2021).

Kedatangan 7 anggota komisi yang dipimpin Ir. Pangeran khairul Saleh M.M ini diterima langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Refdi Andri, M.Si dan Wakapolda Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes, M.M.

Pertemuan dengan Komisi III DPR RI tersebut dilangsungkan di Rupatama, Markas Polda Maluku, Kota Ambon. Turut hadir para pejabat utama Polda Maluku, Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol Drs. Rahman Nursahid, M.Si, serta Kapolresta Pulau Ambon dan jajaran yang ikut secara virtual.

Kedatangan Komisi III DPR RI ini dalam rangka reses masa sidang 2021/2022. Terdiri dari ketua tim Ir Pangeran Khairul Saleh M.M dan anggota yaitu Komjen (Purn ) Drs. Adang Daradjatun, H. Agung Budi Santoso, SH MH, Heru Widodo, S. Psi., H. Santoso, SH., I Wayan Sudirta dan Effie Zakaria Idris S.Sos M.A.P.

Pada pertemuan tersebut, Kapolda menjelaskan tentang situasi propinsi Maluku antara lain Provinsi Maluku terdiri dari kepulauan. Ada sekitar 1.400 lebih pulau di daerah para Raja-raja ini. Sementara jumlah Polisi sendiri sangat minim dan dihadapkan dengan banyak persoalan.

“Idealnya jumlah personil Polda Maluku harus 14.000, namun jumlah personil hanya 8.000. Jadi kami masih kekurangan sebanyak 6000,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, wilayah hukum Polda Maluku terdiri dari 92-93 persenya lautan.

“Personil Polair kami hanya 273, kapal yang kami miliki  hanya yang Tipe C1,C2 dan C3. Idealnya setiap polres harus punya 40 Pers Polair, dan untuk 16 Polsek Pesisir harus punya Kapal,” sebutnya.

Terkait SDM, Kapolda mengaku pada prinsipnya semua orang berharap yang terbaik, naik pangkat, sekolah dan jabatan. Semua pejabat di Polda Maluku adalah jabatan B2 sehingga peluang sekolah berkurang. Dan di Polda Maluku sangat kekurangan perwira.

Berkaitan dengan penerimaan, kata Kapolda, pendidikan Bintara hanya dilaksanakan selama 5 Bulan. Namun untuk seleksinya bisa sampai 4 Bulan. Hal ini disebabkan karena semua seleksi dilaksanakan terpusat di Polda.

“Kembali lagi kita lihat bahwa Maluku ini merupakan provinsi kepulauan sehingga untuk melaksanakan seleksi di Polda ini juga menyulitkan masyarakat yang mau tes masuk Polisi. Apabila bisa kami minta agar untuk seleksi bisa dilaksanakan di Polres dan hanya beberapa seleksi akhir yang dilaksanakan di Polda,” harapnya.

Mengenai kejahatan, lanjut mantan Kakorlantas Polri ini, didominasi oleh kejahatan kekerasan. Hal ini disebabkan faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat di sini yakni mengonsumsi miras jenis Sopi.

“Terkait dengan jumlah penanganan kasus, sudah banyak yang kami lakukan namun Rutan kami kecil,” sebutnya.

Menyoal mengenai penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku, jenderal bintang 2 Polri itu mengaku pihaknya terus melaksanakan vaksinasi massal. Namun jumlah target yang ditetapkan pemerintah pusat belum mencapai karena dipengaruhi beberapa faktor yakni kondisi geografis.

Menanggapi penjelasan Kapolda, terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan tim Komisi III DPR RI. Diantaranya agar kalau dilakukan rapat kerja dapat disampaikan kepada Kapolri terkait pentingnya kebutuhan untuk Polda Kepulauan baik jumah kapal dan personil.

“Buatkan data rillnya untuk menjadi bahan rapat kami nanti,” pinta salah satu anggota Komisi III.

Komisi III mengakui butuh perlakuan khusus untuk Polda Kepulauan terkait dengan jangkauan dan dinamika dalam menyelesaikan permasalah hukum.

“Intinya di Poda Maluku masih kurang dalam dukungan SDM dan sarparasnya, Tolong berikan gambaran atau data rill terkait ini agar kehadiran kami di sini bisa membantu Polda Maluku dalam memberantas kejahatan,” sebutnya.

Komisi III menyampaikan kendala apa yang dihadapai dalam pelaksanaan vaksinasi. Perlu strategi khusus untuk vaksin kepada target.

“Kami juga perlu data berapa banyak yang sudah divaksin baik di Provinsi ataupun di Kota/Kabupaten,” katanya.

Komisi III juga mempertanyakan laporan masyarakat terkait penambangan emas ilegal di Gunung Botak. Di mana terdapat 22 bak rendaman, dan persoalan tersebut terjadi sudah lama. Tak hanya di gunung botak, tapi juga di pohon Batu Tamilouw.

“Terkait dengan Narkoba, Polisi juga ada yang pakai dan juga mengedarkan, kalau bisa untuk anggota Polisi yang menggunakan maupun mengedarkan jangan dikasih ampun, karena Polisi harusnya menjadi contoh untuk masyarakat,” pinta mereka.

Mendapat sejumlah pertanyaan tersebut, Kapolda mengaku berkaitan dengan kebutuhan baik SDM dan Sarpars akan sesegera mungkin disusun oleh Karo Rena secara rinci.

“Terkait dengan Vaksinasi untuk tahap 1 baru mencapai 26,25% dan tahap 2 baru mencapai 13.33 %, hal ini disebabakan oleh berbagai faktor mulai dari kondisi geografis provinsi Maluku, cuaca, kurangnya tenaga Vaksinator dan di banyak desa yang tidak ada listrik, jaringan Internet serta hanya 80% puskesmas yang bisa mendukung giat vaksinasi ini,” terangnya.

Orang nomor 1 Polda Maluku ini menambahkan, terkait dengan Gunung botak, selama ini sudah dilakukan penangan, namun 2 tahun belakangan tidak ada dukungan anggaran dari Pemda untuk penertiban penambang emas ilegal di sana.

(**)

Ambonoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.