Kabar7News, Jakarta – Indonesia mencari 1000 Polisi Baik yang tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli). Program ini diinisiasi Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) bekerjasama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT PPWI ke-11 yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Dalam Acara tersebut, DPN-PPWI juga akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism).

Saat dikonfirmasi awak media terkait program ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu (2/10/21), menyampaikan, “Dalam rangka HUT PPWI tahun ini, DPN PPWI bersama Pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia.”

Lebih lanjut, Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 mengatakan tema yang diangkat dalam HUT kali ini, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. Sementara itu dari tema besar ini, Panitia pelaksanaan kegiatan mengambil sub tema: ‘Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kota Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi sesama,” ungkap Lulusan Pasca Sarjana Bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris.

Adapun terkait program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’, salah satu kategorinya tidak pernah melakukan pungli. Hal ini merupakan upaya memberantas tindakan pungli yang sedang diprogramkan pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli.

Menurut Wilson, pungli adalah perilaku yang sama 11-12 dengan korupsi. Bedanya, korupsi mengambil uang rakyat yang tersimpan di APBN, sementara pungli mengambil uang rakyat dari kantong rakyat.

“Keduanya adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola negara yang adalah pelayan masyarakat,” tegas Tokoh Pers Nasional yang selalu membela rakyat yang tertindas.

Lanjutnya, pungli dan korupsi merupakan penyakit berbahaya yang selama ini menjadi pandemi terselubung di bangsa ini, yang oleh karenanya Indonesia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Setiap Pewarta Warga bertanggungjawab untuk mengawasi agar lingkungan masing-masing steril dari penyakit pungli dan korupsi,” pesannya.

Untuk itu, dalam rangka mensukseskan program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’ maka setiap warga masyarakat dapat mengajukan maksimal 3 orang Polisi Baik yang dikenalnya dengan baik, mengetahui secara detail sifat, perilaku,dan karakter polisi yang diajukannya, dan sanggup mempertanggungjawabkan pilihannya itu (minimal bertanggungjawab moral). Diharapkan agar pengajuan Polisi Baik tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Anggota Polisi Republik Indonesia yang masih aktif (Polki dan Polwan);
2. Bertugas dimanapun, di unit dan satuan kerja manapun, di internal Institusi Polri maupun di luar Polri, di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;
3. Telah bertugas minimal 5 tahun sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
4. Tidak pernah melakukan kriminalisasi wartawan, pewarta warga, dan masyarakat umum, terkait dengan unggahan karya jurnalisme warga (tulis, foto, image, karikatur, video, meme, dan sejenisnya) non-SARA dan pornografi mereka di media massa, media sosial, maupun di jejaring komunikasi komunitas (WhatsApp group, pesan berantai, pesan pribadi, dan lain-lain);
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli), pemerasan, pemalakan,
perampokan, penipuan, dan korupsi (penyalahgunaan uang negara);
6. Tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pengancaman, dan intimidasi terhadap siapapun;
7. Sering menolong warga masyarakat di tempat tugas atau dimanapun ia berada;
8. Diajukan oleh minimal 3 orang warga masyarakat umum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Warga yang mengajukan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga inti (bapak/ibu, anak/istri, kakek/nenek, kakak/adik) dengan polisi tersebut.

Berikut prosedur pengajuan, diantaranya:
1. Setiap warga masyarakat mengajukan maksimal 3 Polisi Baik.
2. Isi formulir dikirimkan ke Panitia Pelaksanaan melalui email: polisi.baik.ppwi@gmail.com dengan menyertakan foto Polisi Baik dalam pose pakaian dinas Polri, Foto KTP, dan KTA.
3. Lampirkan foto diri dan foto KTP warga yang mengajukan Polisi Baik dalam email pengajuannya.
4. Pengajuan calon penerima piagam penghargaan Polisi Baik pilihan masyarakat dapat juga dilakukan melalui kontak WA di Nomor 0878-8588-0080 (Mas Ikung), 085772004248 (Mbak Wina), 081371549165 (Shony), atau pesan pribadi di akun Facebook: @Sekretarit PPWI Nasional.
5. Waktu pengajuan dari tanggal 01 s/d 30 Oktober 2021 (pukul 23.59).
6. Seluruh proses tidak dipungut biaya.
7. Piagam penghargaan Polisi Baik dalam bentuk hard-copy akan dikirimkan ke alamat Polisi Baik masing-masing dengan biaya pengiriman ditanggung boleh Penerima (COD).

(**)

 

Kabar7News, Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism) pada tanggal 11 November 2021 mendatang. Konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 organisasi PPWI.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu, 2 Oktober 2021. “Dalam rangka HUT PPWI tahun 2021 ini, DPN bersama seluruh pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI, yakni tanggal 11 November 2021. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terkait dengan tema kegiatan dalam HUT PPWI tahun ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu mengatakan bahwa DPN menetapkan tema utama, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’.

“Sementara itu dari tema besar ini, Panitia Pelaksana kegiatan mengambil sub-tema: Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi Sesama,” ungkap Wilson Lalengke.

Informasi dan komunikasi, imbuhnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak kehadirannya di muka bumi ini hingga ke akhir hayatnya. Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang selama hidupnya, baik secara personal maupun dalam konteks hidup bersama di dalam suatu masyarakat.

“Pada tataran yang lebih luas, mencakup orang banyak dengan berbagai dinamika persoalan publik, jurnalisme hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan komunikasi. Jurnalisme berkembang sesuai tingkatan zamannya, dari yang paling sederhana melalui lambang dan symbol di bebatuan dan/atau dedaunan, hingga ke zaman media massa modern menggunakan fasilitas teknologi canggih berbasis internet saat ini,” tutur tokoh pendiri organisasi jurnalisme warga PPWI di Indonesia itu.

Ketersediaan fasilitas komunikasi publik berbasis internet memungkinkan semua orang dapat melibatkan diri menjadi jurnalis, yang dalam istilah populernya disebut jurnalis warga atau pewarta warga (citizen journalist). Dalam konteks ini, setiap orang dapat berbagi informasi dari, oleh, dan untuk komunitasnya masing-masing; juga untuk masyarakat suatu bangsa dan komunitas internasional. Jurnalisme warga membuka ruang tak terbatas bagi setiap orang di muka bumi ini untuk saling terhubung tanpa sekat-sekat apapun, baik secara geografis-politik maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada dasarnya, secara sadar atau tidak, jurnalisme merupakan alat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang diinginkan. Dengan kata lain, jurnalisme adalah alat rekayasa sosial (social engineering)_. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) lahir sebagai sebuah wadah bagi penyemaian, penumbuhan, dan pemeliharaan idealisme yang dikandung oleh jurnalisme berbasis warga masyarakat agar alat rekayasa sosial ini dapat berfungsi dan mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, bukan semata hasil pemikiran dan kehendak sekelompok orang atau pihak tertentu.

“PPWI yang dideklarasikan pada 11 November 2007 di Jakarta mengusung visi untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cakap-media atau cerdas informasi, yakni warga yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Bagi PPWI, media massa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah dalam berbagi informasi kepada khalayak ramai, termasuk di dalamnya media sosial dan peralatan elektronik yang digunakan dalam jejaring komunikasi massa, seperti handphone beraplikasi komunikasi massal,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Dalam perkembangannya, sambung Lalengke, PPWI tidak saja bergerak dalam bidang komunikasi dan media massa ala jurnalisme warga, tetapi juga mengimplementasikan berbagai informasi yang diberitakan atau disebarluaskannya melalui media kepada publik. Para anggota dan pengurus PPWI adalah perencana, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan produktif di tengah-tengah komunitasnya di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut menjadi sumber utama informasi dan data yang akan diberitakannya di media masing-masing.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung media massa pewarta warga, tahun 2021 ini PPWI telah merambah ke manca negara. Saat ini, telah ada 8 (delapan) Kantor Perwakilan PPWI di luar negeri, yakni Lebanon, Arab Saudi, Oman, Mesir, Libya, Chad, Somalia, dan Iraq. Selain itu, para anggota PPWI juga telah ada di puluhan negara sahabat, antara lain di Jepang, Hongkong, Taiwan, Belanda, dan Prancis. Teman-teman pengurus dan anggota PPWI di luar negeri itu nanti akan ikut serta dalam konferensi internasional perwarta warga yang bakal diselenggarakan nanti,” tutup Wilson Lalengke yang mengaku ingin agar setiap orang di permukaan bumi ini dapat saling mengenal dan membantu satu dengan yang lainnya.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dengan tulus hati menyampaikan ucapan ‘Selamat dan Sukses’ kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia atas pencapaian hasil perjuangannya dalam memperoleh pengakuan dan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada media-media se-nusantara sebagai respon atas informasi terkini tentang penyerahan Sertifikat Assessor Komptensi Khusus Wartawan kepada 24 orang peserta Pendidikan dan Latihan Assessor Kompetensi Wartawan yang tergabung dalam Team Assessor LSP Pers Indonesia.

“Atas nama PPWI, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada rekan-rekan di LSP Pers Indonesia atas pencapaiannya saat ini. Saya mengerti bahwa untuk mendapatkan pengakuan dan lisensi sebagai assessor kompetensi khusus wartawan bukanlah sesuatu yang mudah. Semoga hasil perjuangan rekan-rekan selama tidak kurang dari 2 tahun ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi akselerasi pengembangan pers Indonesia yang profesional, positif, dan berwawasan maju di masa depan,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 15 Juni 2021.

Dengan penunjukkan para assessor, yang akan menjadi penilai dan penguji terhadap tingkat kompetensi dan/atau keahlian seorang wartawan, oleh BNSP, momentum ini dapat menjadi starting point (titik awal – red) dalam membenahi pers di tanah air.

“Ini menjadi titik awal dalam mengurai persoalan pers kita yang semrawut selama ini, terutama dikaitkan dengan persoalan kemampuan dan keahlian wartawan. Selangkah demi selangkah, kawan-kawan yang berkecimpung di dunia pers dapat memulai menata kehidupan pers dengan mengacu kepada landasan hukum yang benar, yakni berdasarkan peraturan perundangan yang ada,” imbuh tokoh pers nasional yang selama ini gigih menyuarakan perlunya penataan kompetensi jurnalis mengikuti perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi profesi.

Sejalan dengan itu, Lalengke mengingatkan agar para assessor dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

“Logo sertifikat kompetensi yang akan dikeluarkan oleh LSP Pers Indonesia adalah lambang negara Garuda Pancasila. Hal ini berkonsekwensi kepada kehormatan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Jika pemilik sertifikat komptensi wartawan berlogo Garuda Pancasila tidak menunjukkan kualifikasi sebagai wartawan profesional yang berpancasilais, maka sama halnya si wartawan pemegang sertifikat itu mempermalukan Indonesia yang berdasar negara Pancasila ini,” jelas Lalengke yang merupakan lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari tiga universitas terbaik di Eropa itu.

Kepada seluruh masyarakat, termasuk jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah-daerah, Lalengke menghimbau untuk berkontribusi aktif dalam membangun sinergi yang baik dan benar, mengikuti aturan perundangan yang ada, di antara seluruh komponen bangsa, termasuk dengan rekan-rekan media.

“Kalangan pers sudah memulai upaya menata kehidupan pers, terutama terkait persoalan kompetensi, kemampuan, dan keahlian jurnalistik bagi setiap wartawan atau jurnalis. Seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah, aparat keamanan, aparat hukum, tokoh masyarakat, dan lain-lain, mari bersama-sama mendukung langkah positif yang telah dilakukan teman-teman pers itu. Negara yang besar ini harus ditata sesuai dengan tata tertib, yakni peraturan perundangan yang ada, tidak diatur berdasakan prinsip semau gue saja,” beber mantan Kasubbid Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini menghimbau.

(**)

Kabar7News, Jakarta – Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, yang Mulia Mr.Ouadia Benabdellah, berkenan menerima kunjungan silahturahmi Ramadhan 1442 dari pengurus dan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di kediaman resmi Duta Besar, Jalan Mataram Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Mei 2021. Pada kesempatan itu, Dubes Maroko didampingi seorang jurnalis dari Morocco Associate Press Agency, Ms. Nadia El Ahmar.

Sementara dari peserta silahturahmi, selain Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, hadir juga 11 anggota dan pengurus PPWI yang umumnya berdomisili di Jakarta. Karena situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda di mana-mana, maka jumlah undangan sangat terbatas dan acara berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat.

Terlihat di antara para pengurus PPWI yang hadir antara lain Brigjen TNI Albiner Sitompul, Ery Biyaya, dan Winarsih Lalengke. Juga, tidak ketinggalan para aktivis PPWI lainnya, seperti Ustadz Anton Susanto, Anggi Pratama, dan Nina Muhammad.

Acara silahturahmi diawali dengan ramah-tamah antara PPWI dengan Dubes Ouadia Benabdellah yang bertujuan untuk saling bertukar informasi terkait suasana Ramadhan di Maroko dan Indonesia. Para peserta juga menyimak pemaparan Dubes Maroko tentang suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri di negara yang berjuluk Matahari Terbenam tersebut. Suasana ramah-tamah itu berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Ketua Umum PPWI, yang adalah juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedutaan Besar Maroko di Jakarta yang setiap tahunnya mengundang PPWI untuk bersilahturahmi di dalam bulan suci Ramadhan. Lalengke menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dubes Maroko yang begitu intens melakukan komunikasi sosial-budaya dengan berbagai komunitas di Indonesia, terutama dengan PPWI.

“On behalf of the Indonesian Citizen Journalists Association, I thank you very much for your kindness inviting us to your official residence for having good time with Your Excellency. We appreciate your kind heart and hopefully we can continuously strengthen our cooperation and brotherhood,” ujar Lalengke di tengah percakapan silahturahim dengan tuan rumah.

Silahturahmi itu kemudian dilanjutkan dengan acara membatalkan puasa (iftar) bersama Dubes Maroko dengan menu berbuka puasa ala masyarakat Maroko, yakni dengan kurma dan susu segar. Tidak ketinggalan menu berbuka special yakni B’sarra Soup yang berbahan dasar kacang-kacangan. Usai membatalkan puasa, para peserta melaksanakan Sholat Magribh berjamaah di ruang mushala kediaman Dubes.

Kegiatan silahturahmi masih berlanjut dengan makan malam bersama. Lagi-lagi, makan malam special ini menyediakan menu Maroko, seperti Tagine (semur khas Maroko yang dimasak dalam pot tanah liat), Couscous (pasta gandum dengan sayuran), roti dan kalkun panggang. Sambil makan-minum bersama, para peserta melanjutkan bertukar cerita dengan Dubes Maroko yang terkenal sangat ramah tersebut.

Acara yang berlangsung sejak pukul 17.30 wib itu kemudian diakhiri dengan foto bersama dengan latar belang Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI. Bravo Kedubes Maroko..!! Bravo PPWI dimanapun berada…!!

(**)

Kabar7News, Sangihe – Ketua DPC PPWI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fentje Janis, mengatakan pentingnya sinergitas antar lembaga dan instansi pada sebuah negara, sebagai pendukung kelancaran dan kesuksesan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Begitu juga dengan PPWI dan Polri, perlu sinergitas bersama-sama membangun Sangihe yang kondusif dan maju,” kata Janis yang merupakan purna anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kepada media usai pertemuan dengan Kapolres Sangihe, Selasa (26/1/ 2021).

Dalam kesempatan silaturahmi PPWI di ruang kerja Kapolres Sangihe hari ini, Polri mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di 15 kecamatan yang ada di Tampungang Lawo (Sangihe), Kota Malahasa.

“Kami Polres Kepulauan Sangihe, akan mendukung kegiatan yang positif dari PPWI,” tegas Kapolres Sangihe, AKBP Tony Budhi Susetyo, yang pernah mengenyam pendidikan di Jepang utusan Polri program JICA.

Kapolres juga menyatakan bahwa pembentukan Sekretariat Simpul PPWI di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan gagasan yang bagus.

“Itu merupakan hal yang bagus, Polri selalu siap, bisa saling kerjasama di 15 Sekretariat PPWI yang ada di 15 kecamatan itu,” imbuh Kapolres yang jago melukis ini.

Begitu juga dengan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke di Jakarta, ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPWI Sangihe.

“Hal itu sangat bagus, karena secara nasional PPWI tetap bekerja sama dengan Polri dan TNI juga instansi lain, demi kemajuan NKRI,” tandas Lalengke yang merupakan guru jurnalis di Mabes Polri dan Mabes TNI selama ini.

(red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.