Kabar7News, Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kirab Merah Putih yaitu untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap Tanah Air.

Presiden Joko Widodo melepas Kirab Merah Putih yang mengangkat tema “Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 28 Agustus 2022. Kirab Merah Putih diikuti oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

“Bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Habib Luthfi bin Yahya, dengan mengucap bismilillahirahmanirahim, pagi hari ini saya nyatakan Kirab Merah Putih diberangkatkan,” ucap Presiden.

Dalam laporannya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kirab Merah Putih yaitu untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap Tanah Air.

“Dengan adanya kirab pagi hari ini, kami siap menjaga tegaknya Merah Putih sampai kapan pun kita bertekad untuk menjaga NKRI harga mati,” kata Habib Luthfi.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Kirab Merah Putih merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai ketidakpastian saat ini.

Misalnya dalam pandemi Covid-19, Kapolri menyebutkan bahwa Indonesia dapat menghadapi pandemi dengan baik karena semangat persatuan dan kesatuan semua pihak.

“Saat ini kita juga menghadapi berbagai tantangan yang tentunya dihadapi oleh berbagai macam masalah akibat perang Rusia dan Ukraina yang kemudian memunculkan masalah krisis pangan dan energi, serta juga akan berdampak pada krisis ekonomi, sehingga kita juga tentunya butuh kembali lagi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan,” jelas Kapolri.

Selanjutnya, Kapolri berharap kegiatan hari ini dapat menjadi tradisi penguatan semangat seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

“Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita terus jaga, kita kobarkan untuk mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 09.20 WIB.

Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua guna melakukan kunjungan kerja pada Jumat (1/10/2021). Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 09.20 WIB.
Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden diagendakan untuk membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, hingga meresmikan sejumlah infrastruktur.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

(bpmi setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Cilacap – Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi secara pintu ke pintu di Kampung Nelayan Sentolo Kawat, Kabupaten Cilacap, pada Kamis (23/9/2021).

Presiden mengatakan, pelaksanaan vaksinasi secara pintu ke pintu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini kita lakukan vaksinasi door to door di 9 provinsi dan ini dilaksanakan oleh BIN (Badan Intelijen Negara) dan kita harapkan ini juga akan mempercepat proses vaksinasi yang ada di negara kita,” ujar Presiden.

Vaksinasi secara pintu ke pintu di Kampung Nelayan Sentolo Kawat diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan, buruh, maupun pedagang. Melalui kegiatan vaksinasi tersebut, Kepala Negara berharap makin banyak masyarakat yang dapat segera mendapatkan suntikan vaksin.

“Untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat yang mau divaksin dan kita harapkan dengan pelayanan seperti ini makin banyak masyarakat yang ikut dalam program vaksinasi massal,” tuturnya.

Meski telah divaksin, Presiden mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan terus menjaga kesehatan.

“Tapi juga jangan lupa meskipun sudah divaksin kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, utamanya memakai masker,” tandasnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

(bpmi setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Pemerintah mengharapkan berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada sejumlah kebijakan, antara lain untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar terjadi percepatan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU (dana transfer umum), meningkatkan efektivitas penggunaan DTK (dana transfer khusus), dan melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran.

Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa. Berkaitan dengan TKDD, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan penguatan pengendalian mutu terhadap dana tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

“Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, penajaman juga dilakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Penajaman tersebut dilakukan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang membawa perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus menjadi lebih baik.

“Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” lanjut Presiden.

Pemerintah mengharapkan berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022. Presiden menargetkan pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di angka 5,5 persen sampai 6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 persen sampai 9 persen, tingkat ketimpangan dengan rasio di kisaran 0,376 persen hingga 0,378 persen, dan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 persen sampai 73,46 persen.

“Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun,” tambahnya.

Selanjutnya, mobilisasi pendapatan negara akan dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

Berkaitan dengan penerimaan pajak, Kepala Negara berpendapat bahwa reformasi perpajakan perlu diteruskan untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” ucap Kepala Negara.

Upaya peningkatan PNBP juga terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan.

Sementara itu, terkait defisit anggaran tahun 2022, pemerintah merencanakan sebesar 4,85 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) atau Rp868,0 triliun. Presiden menjelaskan rencana defisit tahun 2022 menjadi langkah penting untuk mencapai konsolidasi fiskal. Ia berharap tahun 2023 defisit anggaran dapat kembali ke level paling tinggi yaitu 3 persen.

“Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” jelasnya.

(BPMI Setpres)

 

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Tim Pengacara Hercules, R Mas MH Agus Rugiarto SH yang biasa disapa Gus Agus Floureze minta Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar segera bereskan permasalahan Intan Jaya dengan benar karena ini terkait tatanan pengakuan Negara.

Menurut Gus Agus, Selasa (29/6/2021) kemarin pihaknya melakukan pertemuan dengan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menyikapi permasalahan di Intan Jaya tersebut.

“Selain Permasalahan adanya Komplain dari tiga Kabupaten yang mengakui daerah tambang di Intan Jaya merupakan wilayah mereka berdasarkan RT/RW, akan tetapi daerah potensi tambang tersebut diduga menjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang akan menguasai daerah pertambangan tersebut,” terang Gus Agus kepada Kabar7News berdasarkan keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Untuk itu, lanjutnya butuh perhatian serius dari Pemerintah Pusat untuk menangani Permasalahan Pertambangan di Daerah Intan Jaya tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Distrik Supaga merupakan daerah potensi tambang emas yang pernah menjadi bagian dari wilayah Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 1991. Eksplorasi PT Freeport Indonesia di Blok Wabu, Distrik Sugapa, mengidentifikasi cadangan sebesar lebih dari 116 juta ton bijih mineral berkandungan emas dan perak.

Sementara Ketum LBH Pasific Jakarta Pusat, bahwa setiap ton (1.000 kilogram) bijih itu rata-rata berkandungan 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak, dengan cut off grade sekitar 1 gram per ton. Total emas yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 8,1 juta ons emas.

”Tadi saya Berkunjung ke Kantor Menteri ESDM Arifin Tasrif, akan tetapi orangnya tidak berada ditempat lagi WFH karena kantornya lagi Semi Lockdown, walaupun demikian saya telepon menteri yang lain bicarakan Blok Wagu ini agar pemerintah harus memperhatikan, karena arahan Pak Menteri ke Ditjen ESDM di Gatot Subroto, saya diterima baik disana, rencana Pertemuan dengan Bupati Intan Jaya ditunda sampai menunggu Lockdown berakhir,” jelas Gus Agus.

Menurut Agus bahwa Blok Wabu itu dikembalikan PTFI kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015, sebagai bagian dari kesepakatan dalam negosiasi Kontrak Karya PTFI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) meski sudah melakukan eksplorasi, PTFI belum pernah melakukan eksploitasi Blok Wabu.

Adapun rencana penambangan blok Wabu justru baru tersiar pada 22 September 2020, saat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Pada saat itu Erick menyatakan Kementerian BUMN telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif agar memberikan Blok Wabu kepada perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk.

Ternyata, sejak 20 Februari 2020 Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID, Orias Petrus Moedak telah mengirim surat kepada Gubernur Papua. Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Papua merekomendasikan pemerintah pusat untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks wilayah Blok B PFFI kepada MIND ID.

Selanjutnya pada 29 September 2020, Orias Petrus Moedak menyatakan pihaknya telah menerima surat jawaban Gubernur Papua atas permintaan rekomendasi itu. Orias menyatakan Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua. Orias menyatakan PT Aneka Tambang Tbk dapat membuka joint venture dengan BUMD Pemerintah Provinsi Papua.

”Dan setahu saya Pernyataan Orias itu berkesesuaian dengan salinan surat Gubernur Papua yang beredar luas pasca insiden penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Salinan surat bernomor 540/11625/SET tertanggal 24 Juli 2020 yang mencantumkan tanda tangan Gubernur Papua Lukas Enembe itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua mendukung dan merekomendasikan WIUPK Blok Wabu seluas 40 ribu hektar diberikan kepada MIND ID,” ujar Pengacara Hercules ini.

Agus mengungkapkan bisa jadi aktivitas penambangan di blok Wabu menjadi masalah sosial baru, karena dapat berdampak terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat adat di Intan Jaya.

Menurut pengacara tambang rakyat ini, dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Intan Jaya, maka pola-pola ketidakadilan dan marginalisasi akan menjadi konsekuensi nyata di masa mendatang dan Keberadaan Blok Emas Wabu juga akan memunculkan potensi konflik yang lebih rumit untuk diselesaikan.

“Dalam pemetaan, daerah pegunungan tengah Papua cenderung menjadi lokasi dari berbagai jenis konflik, kalau tidak Pemerintah selesaikan dengan Benar,” pungkas Gus Agus.

(wem)

Hukumoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.