Kabar7News, Jakarta – Advokat sekaligus Konsultan Hukum yang berkantor di daerah Jakarta Barat Rahmat Aminudin SH mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2024-2029, berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Rata-rata hasil quick count tersebut rata-rata memenangkan pasangan calon capres-cawapres nomor urut 2 tersebut di angka 58-59 persen kemudian disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka 24-25 persen, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD di angka 16-17 persen.

Rahmat pun menyatakan, sejak diperkenalkan pada Pemilu 2004, hasil quick count tidak pernah jauh berbeda dengan hasil KPU.

Namun, semua pihak baik pasangan Capres-Cawapres maupun pendukungnya tetap harus menahan diri agar tidak larut dalam euforia maupun melakukan tindakan yang bisa mengganggu jalannya berbagai proses tahapan Pemilu.

“Kita tetap harus menunggu hasil rekapitulasi resmi yang diselenggarakan KPU, dimana ditargetkan selesai paling lambat 20 Maret 2024,” ujar Rahmat, usai menyaksikan hasil quick count dari Kantor Hukumnya di Jalan Rawa Kepa Utama No.22C Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat, Rabu (14/2/2024).

Rahmat yang juga menjadi Konsultan Hukum di beberapa perusahaan ini menjelaskan, pada saatnya nanti ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Prabowo-Gibran harus mulai mempersiapkan diri menjalankan berbagai program kerja unggulan yang selama ini telah dijanjikan.

Antara lain, makan siang dan susu gratis untuk para pelajar maupun santri di pondok pesantren, menjamin keamanan pangan untuk rakyat, melanjutkan program hilirisasi dan JKN, hingga program membangun ekonomi digital dari hulu ke hilir.

(**)

Politikoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Cilegon – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Selasa, 12 September 2023. Dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Stadion Seruni, Kota Cilegon, Presiden Jokowi disambut oleh Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menuju PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kota Cilegon. Presiden Jokowi diagendakan untuk meninjau pembangunan area industri dan fasilitas pendukungnya.

Selepas itu, Kepala Negara akan menuju Kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, untuk menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Berikutnya, Presiden Jokowi akan menuju Pasar Kranggot untuk mengecek harga dan stok kebutuhan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi pedagang. Setelah itu, Presiden Jokowi akan kembali ke Stadion Seruni untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Banten yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Republik Indonesia mengungkapkan, pembentukan coast guard seperti yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejatinya bisa melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
Hal tersebut dikatakan Mantan Kepala BAIS TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto, merespons perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Indonesia Coast Guard.

“Pertanyaan saya, perintah presiden adalah membentuk coast guard, kalau membentuk coast guard kenapa tidak pakai UU nomor 17 saja. Tidak perlu merevisi UU nomor 32 tahun 2014 hanya untuk membentuk coast guard,” ujar Ponto saat ditemui wartawan, di Kantor KPLP, Jumat (21/7/2023).

Menurut Ponto, di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 itu telah memuat aturan pembentukan coast guard. Aturan itu juga dibawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“UU ini adalah UU tentang pembentukan institusi sea and coast guard, apalagi?. Lalu kenapa untuk membentuk coast guard kita harus susah-susah merevisi UU nomor 32 ga perlu. Gunakan saja itu yang namanya UU 17,” jelasnya.

Ponto juga menyampaikan, nantinya keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan bertransformasi untuk membentuk sea coast guard. Kata dia, perubahan itu bisa saja menggabungkan Bakamla dengan KPLP.

Keberadaan Bakamla, perintah presiden jelas, transformasi Bakamla menjadi sea and coast guard. Perintah kedua, Bakamla ada embrio, tranformasi itu apa rubah bentuk, embrio itu apa rubah bentuk juga,” ucap dia.

“Jadi ubah bentuknya, dasar hukumnya yang selama ini UU 32 dirubah dengan UU 17. Bergabung dengan KPLP sama-sama menjadi indonesia sea and cost guard selesai,” imbuhnya.

Asal tahu saja, Indonesia ingin membentuk Coast Guard atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menjaga keamanan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam seminar bertajuk “Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menyebutkan bahwa itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden juga memberi arahan agar kedepannya segera dibentuk lembaga Indonesia Coast Guard yang memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan penjagaan keamanan, melakukan penyelenggaraan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” kata Mahfud dalam sambutannya

Mahfud mengatakan, rencana pembentukan Indonesia Coast Guard itu merupakan sebagian kecil dari keseluruhan program pemerintah dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara.

“Ancaman terhadap kita di Indonesia itu juga ada ancaman teritori, ada ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap demokrasi sosial politik,” kata dia.

(**)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Cianjur – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mendampingi Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Kecamatan Cigenang salah satu lokasi gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Selasa, (22/11/2022).

Wilayah Cigenang merupakan kawasan terdampak gempa paling parah yang mengalami longsor parah dan sebagian jalan raya jalur utama Cianjur-Puncak terputus.

Saat ini proses evakuasi dan pembersihan jalan masih dilakukan para prajurit TNI AD dan petugas gabungan lainnya, sehingga dapat membuka akses jalan darat untuk pengiriman bantuan logistik, seperti makanan, minuman, obat-obatan, sembako, dan bantuan lainnya kepada masyarakat yang terdampak gempa tersebut.

(Dispenad)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Presiden menyebut bahwa konsistensi yang harus dijaga adalah dalam transformasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah secara konsisten menghentikan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi industri yang telah dilakukan.

Presiden Joko Widodo yakin Indonesia akan masuk ke dalam negara dengan ekonomi paling besar di dunia. Hal tersebut bisa dicapai jika seluruh pihak tetap menjaga konsistensi dalam melakukan transformasi untuk mengelola potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI), di Balai Sarbini, Jakarta, pada Selasa, 11 Oktober 2022.

“Target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita, kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia, asal konsistensi ini terus kita jaga,” jelasnya.

Presiden menyebut bahwa konsistensi yang harus dijaga adalah dalam transformasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah secara konsisten menghentikan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi industri yang telah dilakukan.

“Konsistensi itu terus kita jaga dan terus kita ingatkan, jangan kembali ke ekspor mentah lagi, hati-hati kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi, kita digugat tapi kalau kita digugat ragu-ragu dan muncul lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita,” tegas Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa upaya lain yang dapat menciptakan lompatan nilai tambah ekonomi adalah dengan melakukan pengambilalihan saham perusahaan asing yang mengelola potensi kekayaan alam Indonesia, seperti yang sudah dilakukan terhadap PT Freeport Indonesia dan Blok Rokan.

“Ini ada sebuah transformasi teknologi, ada sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita enggak sadar,” ucap Kepala Negara.

“Dulu ya dapat dividen 9 persen, sekarang kita dapat dividen 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar, setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70 persen itu masuk ke negara, dari sebelumnya hanya dividen 9 persen,” sambungnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.