Kabar7News, Surabaya – Sejak 2018, Presiden Jokowi telah berupaya menyiapkan sejumlah payung hukum bagi daerah untuk bisa merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Presiden Joko Widodo meninjau dan meresmikan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (6/6/2011). Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi gerak cepat pemerintah Kota Surabaya dalam merealisasikan fasilitas tersebut dan meminta kota-kota lain untuk meniru apa yang telah dilakukan di Surabaya.

“Saya sangat mengapresiasi instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Nanti kota-kota lain akan saya perintah supaya tidak usah ruwet, lihat aja di Surabaya, tiru, kopi,” ujar Presiden.

Sejak 2018, Presiden telah berupaya menyiapkan sejumlah payung hukum bagi daerah untuk bisa merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Lebih jauh lagi, keinginan untuk bisa memiliki fasilitas tersebut sudah ada sejak tahun 2008 saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Saya siapkan Perpresnya, saya siapkan PP-nya, untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008 saya masih jadi wali kota kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi wali kota,” jelasnya.

Payung hukum yang dikeluarkan Presiden antara lain Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuannya agar pemerintah daerah berani mengeksekusi program pembangunan tersebut tanpa khawatir terhadap payung hukumnya.

“Untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi. Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil. Kejaksaan panggil, nanti kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena payung hukumnya yang tidak jelas sehingga memutuskannya sulit,” ungkapnya.

Kepala Negara pun mengapresiasi kecepatan bekerja pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang ditunjuk lewat Peraturan Presiden yang pertama kali berhasil membuat fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Selain Kota Surabaya, ada 11 daerah lain yang ditunjuk dalam Perpres 35/2018, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

“Sekali lagi saya acung dua jempol untuk pemerintah Kota Surabaya baik wali kota lama maupun yang baru. Tidak mudah, karena saya mengalami,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah prioritas telah sejak lama dibahas oleh Presiden beserta jajaran terkait pada rapat terbatas yang digelar pada 16 Juli 2019 lalu. Dalam kesempatan kali ini, Kepala Negara kembali menyampaikan bahwa semangat dari pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya terletak pada urusan penyediaan listrik semata, tapi juga hendak membenahi salah satu permasalahan soal manajemen sampah utamanya di kota-kota besar.

“Saya gonta-ganti urusan Perpres dan PP bagaimana agar seluruh kota bisa melakukan ini karena urusan sampah itu bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik, bukan itu, tapi urusan kebersihan kota, urusan nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk-tumpuk kemudian kalau hujan menghasilkan limbah lindi, problem semuanya,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam laporannya mengatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam mewujudkan PSEL Benowo ini. Menurutnya, PSEL Benowo kini bisa menghasilkan 11 Megawatt listrik.

“Hasil dari kerja sama itu dapat menghasilkan listrik alhamdulillah 11 Megawatt, yang 2 Megawatt itu dari landfill gas power plant dan yang 9 Megawatt berasal dari gasification power plant. Insyaallah Bapak, dapat kami sampaikan, semuanya itu sudah bisa beroperasi pada hari ini,” ujar Eri.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan dan peresmian PSEL tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

(BPMI Setpres)

Kabar7News, Jakarta – Seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam.

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan terkini dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) terkait upaya pencarian dan penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 25 April 2021, Presiden menjelaskan bahwa pada Sabtu kemarin, TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari sebelumnya hilang kontak (submissed) menjadi tenggelam (subsunk).

“Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI AL, tapi juga seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Presiden mengatakan bahwa seluruh awak KRI Nanggala 402 tersebut ialah putra-putra terbaik bangsa serta patriot terbaik penjaga kedaulatan negara.

Oleh karena itu, segala upaya terbaik dalam pencarian dan penyelamatan masih akan terus dilakukan.

Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik bangsa tersebut. Adapun kepada para anggota keluarga, Kepala Negara mendoakan agar selalu diberi kesabaran dan kekuatan.

“Marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga, agar diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

 

Kabar7News, Batang – Pemerintah menyiapkan kurang lebih 4.300 hektare lahan bagi pengembangan kawasan. Pada fase pertama, 450 hektare disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berlokasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Rabu, 21 April 2021, setelah pada 30 Juni 2020 lalu melakukan peninjauan rencana kawasan. Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara memantau perkembangan dari pembangunan kawasan itu.

“Siang hari ini saya mengecek kesiapan dari Kawasan Industri di Batang ini karena nanti di Bulan Mei akan ada groundbreaking, peletakan batu pertama, untuk industri kaca, mungkin akan jadi yang terbesar di Asia Tenggara,” ujar Presiden dalam pernyataannya di lokasi.

Nantinya, KIT Batang akan dihuni oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan relokasi dan investasi ke Indonesia. Sejumlah perusahaan multinasional diketahui telah berkomitmen untuk berinvestasi di kawasan tersebut, antara lain perusahaan baterai asal Korea Selatan LG Chem, produsen kaca asal Korea Selatan KCC Glass Corporation, produsen pipa plastik asal Belanda Wavin, dan perusahaan keramik asal India Abroad Vitrified.

Pemerintah menyiapkan kurang lebih 4.300 hektare lahan bagi pengembangan kawasan. Pada fase pertama, 450 hektare disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

“Ini adalah kawasan industri di Batang yang nantinya akan dikerjakan seluas 4.300 hektare. Sekarang telah disiapkan dan hampir selesai 450 hektare yang akan dipakai untuk investasi-investasi terutama yang berkaitan dengan teknologi,” kata Presiden.

Hingga saat ini, perkembangan dari pekerjaan pematangan lahan untuk ketiga zona tersebut telah mencapai di atas 99 persen sejak awal mula penyiapan lahan yang dilakukan pada Juli 2020. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga tengah membangun sejumlah infrastruktur pendukung dan akses jalan baik di dalam, dari, maupun menuju kawasan industri tersebut.

Kawasan industri tersebut dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi setidaknya 250.000 tenaga kerja setempat. Lebih jauh, kawasan tersebut juga diharapkan dapat mendatangkan investasi sebesar Rp41,8 triliun di fase pertama sekaligus menjadi program prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Kita harapkan ini akan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, memberikan peluang pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan ada arus modal masuk ke negara kita yang ini akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tutur Kepala Negara.

Kepala Negara menegaskan akan selalu memantau pembangunan kawasan tersebut secara rutin mengingat daya saing yang dimiliki kawasan serta merupakan percontohan bagi kawasan-kawasan industri serupa yang nantinya akan dikembangkan baik di Jawa maupun luar Jawa.

Hadir dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.

(BPMI Setpres)

 

Kabar7News, Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) menyampaikan surat pengaduan masyarakat (dumas) terkait temuan Team Cacing Tanah PPWI atas dugaan pemalakan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik Bareskrim Mabes Polri, atas nama Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, pada Jumat, 15 Januari 2021. Surat dumas PPWI tersebut telah dikirimkan ke sejumlah instansi terkait oleh Koordinator PPWI Regional Sumatera, Edi Suryadi, SE, bersama Pengurus PPWI Jakarta Selatan, Hendra Agus Susanto.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melalui press release yang dikirimkan ke ratusan media, baik nasional maupun lokal, cetak maupun elektronik dan online, yang tersebar di seluruh tanah air. Menurut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, PPWI perlu menindaklanjuti temuan yang mengindikasikan adanya tindak pidana pemalakan dan atau pemerasan yang dilakukan oleh terduga AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, yang menjabat sebagai penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri [1].

“Hari ini tadi kita sudah mengirimkan surat pengaduan masyarakat ke Kapolri dan Presiden Republik Indonesia terkait perilaku kriminal yang diduga melibatkan oknum penyidik Bareskrim Mabes Polri, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH,” kata Wilson, Jumat (15/1/2021).

Lebih lanjut Wilson mengungkapkan bahwa surat dumas setebal 107 halaman yang dikirimkan atas nama PPWI Nasional itu ditujukan kepada 11 (sebelas) pihak/lembaga, yakni: Presiden RI, Kapolri, Ketua Kompolnas, Jaksa Agung, Ketua Komite I DPD-RI, Wakapolri, Irwasum Mabes Polri, Kabareskrim, Direktur Tipideksus, dan Kasubdit IV Tipideksus. “Selain dikirim langsung ke Kapolri dan unit terkait di Mabes Polri, kita juga menyampaikan langsung satu eksemplar laporan dumas itu ke Kepala Divisi Propam Mabes Polri,” imbuh jebolan pascasarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris ini.

Dalam release-nya, Wilson secara detail menjelaskan bahwa surat dumas yang dikirimkan pihaknya cukup tebal, karena disertai lampiran yang cukup banyak.

“Kita sertakan bukti-bukti tindak pemerasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, baik berupa print-out percakapan (chatting), foto barang bukti, dokumen penetapan pengadilan terkait kasus yang ditangani oleh oknum penyidik Binsan Simorangkir, dan pemberitaan di media massa,” tambah Wilson.

Selanjutnya, PPWI berharap Presiden dan para pihak terkait dapat memberi perhatian serius terhadap masalah ini.

“Kasus peras-memeras, palak-memalak, dan praktek perilaku koruptif lainnya di institusi Polri sudah sangat memprihatinkan. Kita sudah pernah menyampaikan ini ke publik beberapa waktu lalu bahwa pola-pola koruptif seperti itu sudah membudaya di semua jenjang, level, dan unit penugasan para oknum polisi di republik ini [2]. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah akan tergerus dan sirna, akibatnya dapat menimbulkan pembangkangan publik,” jelas alumni pascasarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, ini berharap.

Kita sangat berharap, lanjut Wilson, melalui penindakan yang tegas dan tuntas terhadap oknum penyidik tersebut, para personil di institusi Bhayangkara itu akan meninggalkan kebiasaan menyalahgunakan wewenang dan menyengsarakan rakyat melalui UUD (ujung-unjungya duit) dan KUHP (kasih uang habis perkara).

“Berdasarkan temuan team kita, oknum penyidik Bareskrim itu tidak hanya memeras korban, yakni warga yang sedang disidiknya (Leo Handoko, direktur perusahaan hebel di Serang, Banten-red), tetapi juga memeras notaris pembuat akta notaris perusahaan hebel itu. Dalam perkara yang ditangani oknum penyidik ini, Leo Handoko diperas uangnya, namun tetap masuk tahanan. Kita menduga kuat bahwa pihak yang melaporkan Leo Handoko, entah diperas atau dengan sukarela, telah memberikan sejumlah uang juga kepada oknum penyidik, atau kepada atasannya, sehingga kasus ini terus bergulir,” urai Ketum PPWI yang telah melatih ribuan anggota Polri, TNI, Guru, Dosen, Mahasiswa, PNS, wartawan, LSM, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini dengan nada prihatin.

Dari fakta tersebut, Wilson mensinyalir adanya kinerja yang tidak benar di unit Direktorat Tipideksus selama ini. Mereka menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi yang notabene melibatkan orang-orang berkantong tebal alias berduit.

“Saya jadi teringat pernyataan seorang jenderal polisi berbintang dua beberapa tahun lalu bahwa unit di kepolisian yang dianggap lahan basah dan selalu diincar para polisi adalah reskrim dan lantas. Di dua unit itu banyak warga yang tersandung masalah berurusan ke sana, dan hampir pasti akan mengeluarkan sejumlah rupiah untuk kelancaran penyelesaian masalahnya. Modus umum yang digunakan adalah memutar-mutar perkara, cari-cari pasal, dan tidak jarang putar-balik fakta [3]. Tujuannya hanya satu, isi kantong para pihak berperkara berpindah ke kantong para oknum itu,” tutur Wilson yang banyak diminta bantuan oleh warga yang berurusan dengan oknum polisi di berbagai tempat.

Sebelum membuat surat dumas ke Kapolri dan Presiden RI, PPWI juga sudah memberikan saran kepada oknum penyidik Binsan Simorangkir agar segera bertobat dan berbenah diri. Semoga kasus yang menimpanya ini dapat menjadi pelajaran bagi dirinya dan para polisi lainnya di seluruh tanah air [4].

“Kita sudah sampaikan ke Pak Binsan Simorangkir agar mengambil hikmah dari kejadian ini. Kita sarankan juga agar yang bersangkutan secara transparan mengungkapkan para oknum yang terlibat dalam perkara kriminalisasi warga itu (dengan cara diduga menggeser perkara perdata menjadi kasus pidana – red). Dia pasti tidak bekerja sendiri, minimal oknum atasan langsung Binsan tahu masalah ini,” pungkas Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu mengakhiri release-nya.

(red)

 

 

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.