Kabar7News, Jakarta – Orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Peran utama dari sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

“Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, ini juga harus secara akuntabel, efektif, dan efisien,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/5/2021).

Presiden mengatakan, rakyat menunggu hasil dari program yang dijalankan pemerintah. Rakyat juga menunggu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Maka, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin sejak awal pelaksanaan bahwa tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.

Terhadap segala penyalahgunaan anggaran tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sedikit pun toleransi.

“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semua harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi,” imbuh Presiden.

Selain itu, tahun 2021 ini ialah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal pertama, ekonomi Indonesia diketahui masih berada pada posisi minus 0,74 persen. Untuk mengejar target pertumbuhan secara tahunan, pada kuartal kedua mendatang pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka kurang lebih 7 persen.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional yang sebesar hampir Rp700 triliun. Dana tersebut tentunya harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi nasional dapat segera bangkit.

“Oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Untuk diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 tersebut mengangkat tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” yang sejalan dengan tujuan pada tahun pemulihan ekonomi nasional di 2021 ini. Selain dibuka oleh Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Rakornas juga dihadiri secara virtual dari Auditorium Ghandi, Gedung BPKP, serta di tempat masing-masing peserta acara.

Hadir mendampingi Presiden dalam rakornas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih digelar berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Sugianto Sabran dan Edy Pratowo masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024. Acara pelantikan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (25/5/2021).

Pasangan terpilih terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian melakukan prosesi kirab menuju Istana Negara.

Pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih digelar berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Sugianto Sabran dan Edy Pratowo secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah setelah diambil sumpah jabatan oleh Kepala Negara.

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan terbatas. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Sugianto Sabran mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Kalimantan Tengah kepadanya dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo menekankan kepada dirinya terkait penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah agar ekonomi daerah bisa tumbuh.

“Kami pun dalam 100 hari kerja kami tetap bekerja seperti biasa, yaitu di samping pengendalian Covid, perekonomian baik untuk UMKM tetap, pembangunan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat secara luas di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor bagi usulan TRIPS Waiver untuk dapat meningkatkan produksi sekaligus mengatasi kesenjangan distribusi vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pandemi Covid-19 hanya dapat ditangani secara global apabila seluruh negara dapat pulih sepenuhnya dari penyebaran pandemi. Kendati demikian, negara-negara dunia masih harus menghadapi tantangan terhadap akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemimpin negara dunia untuk melakukan langkah nyata.

“Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is,” ujarnya saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, pada Jumat malam (21/5/2021).

Kepala Negara mengungkap bahwa di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya sebanyak 0,3 persen pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan tampak menjadi semakin nyata saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya, sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang di mana terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.

“Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata yaitu, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi doses-sharing melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai,” kata Presiden.

Adapun dalam jangka panjang, masyarakat global harus dapat melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Hal tersebut tentunya memerlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

“Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini,” ucapnya.

Kepala Negara menyebut bahwa negara-negara anggota G-20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mendukung penuh proposal TRIPS Waiver yang mengusulkan untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan, atau pengobatan Covid-19.

Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal tersebut. Indonesia juga berharap agar negara-negara anggota G-20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

“Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan,” imbuh Presiden.

Selain itu, negara-negara G-20 juga harus ambil bagian untuk membangun arsitektur ketahanan kesehatan global yang kokoh untuk dapat menghadapi ancaman serupa di masa mendatang dengan lebih baik. Oleh karenanya, kerja sama global menjadi sebuah keniscayaan.

“Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global. Namun, prinsip tersebut tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama. Recover together, recover stronger,” tandasnya.

Untuk diketahui, KTT Kesehatan Global merupakan salah satu pertemuan G-20 di bawah Presidensi Italia untuk tahun 2021. KTT ini dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan G-20, negara undangan, serta pimpinan organisasi internasional.

KTT Kesehatan Global menghasilkan kesepakatan “Deklarasi Roma” yang berisikan prinsip kerja sama multilateral dan tindakan bersama untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan dengan komitmen untuk membangun dunia yang lebih sehat, aman, adil, dan berkelanjutan.

(BPMI Setpres)

 

Kesehatanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Surabaya – Sejak 2018, Presiden Jokowi telah berupaya menyiapkan sejumlah payung hukum bagi daerah untuk bisa merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Presiden Joko Widodo meninjau dan meresmikan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (6/6/2011). Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi gerak cepat pemerintah Kota Surabaya dalam merealisasikan fasilitas tersebut dan meminta kota-kota lain untuk meniru apa yang telah dilakukan di Surabaya.

“Saya sangat mengapresiasi instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Nanti kota-kota lain akan saya perintah supaya tidak usah ruwet, lihat aja di Surabaya, tiru, kopi,” ujar Presiden.

Sejak 2018, Presiden telah berupaya menyiapkan sejumlah payung hukum bagi daerah untuk bisa merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Lebih jauh lagi, keinginan untuk bisa memiliki fasilitas tersebut sudah ada sejak tahun 2008 saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Saya siapkan Perpresnya, saya siapkan PP-nya, untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008 saya masih jadi wali kota kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi wali kota,” jelasnya.

Payung hukum yang dikeluarkan Presiden antara lain Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuannya agar pemerintah daerah berani mengeksekusi program pembangunan tersebut tanpa khawatir terhadap payung hukumnya.

“Untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi. Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil. Kejaksaan panggil, nanti kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena payung hukumnya yang tidak jelas sehingga memutuskannya sulit,” ungkapnya.

Kepala Negara pun mengapresiasi kecepatan bekerja pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang ditunjuk lewat Peraturan Presiden yang pertama kali berhasil membuat fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Selain Kota Surabaya, ada 11 daerah lain yang ditunjuk dalam Perpres 35/2018, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

“Sekali lagi saya acung dua jempol untuk pemerintah Kota Surabaya baik wali kota lama maupun yang baru. Tidak mudah, karena saya mengalami,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah prioritas telah sejak lama dibahas oleh Presiden beserta jajaran terkait pada rapat terbatas yang digelar pada 16 Juli 2019 lalu. Dalam kesempatan kali ini, Kepala Negara kembali menyampaikan bahwa semangat dari pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya terletak pada urusan penyediaan listrik semata, tapi juga hendak membenahi salah satu permasalahan soal manajemen sampah utamanya di kota-kota besar.

“Saya gonta-ganti urusan Perpres dan PP bagaimana agar seluruh kota bisa melakukan ini karena urusan sampah itu bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik, bukan itu, tapi urusan kebersihan kota, urusan nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk-tumpuk kemudian kalau hujan menghasilkan limbah lindi, problem semuanya,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam laporannya mengatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam mewujudkan PSEL Benowo ini. Menurutnya, PSEL Benowo kini bisa menghasilkan 11 Megawatt listrik.

“Hasil dari kerja sama itu dapat menghasilkan listrik alhamdulillah 11 Megawatt, yang 2 Megawatt itu dari landfill gas power plant dan yang 9 Megawatt berasal dari gasification power plant. Insyaallah Bapak, dapat kami sampaikan, semuanya itu sudah bisa beroperasi pada hari ini,” ujar Eri.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan dan peresmian PSEL tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam.

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan terkini dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) terkait upaya pencarian dan penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 25 April 2021, Presiden menjelaskan bahwa pada Sabtu kemarin, TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari sebelumnya hilang kontak (submissed) menjadi tenggelam (subsunk).

“Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI AL, tapi juga seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Presiden mengatakan bahwa seluruh awak KRI Nanggala 402 tersebut ialah putra-putra terbaik bangsa serta patriot terbaik penjaga kedaulatan negara.

Oleh karena itu, segala upaya terbaik dalam pencarian dan penyelamatan masih akan terus dilakukan.

Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik bangsa tersebut. Adapun kepada para anggota keluarga, Kepala Negara mendoakan agar selalu diberi kesabaran dan kekuatan.

“Marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga, agar diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

 

Nasionaloleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.