Kabar7News, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, mendorong Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Negeri Kariu di tempat pengungsian, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan psikologis.

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Kemenko Polhukam RI, yang membahas mengenai perkembangan penyelesaian konflik/penanganan pengungsi dan penegasan batas negeri di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Rakor yang dipimpin Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam ini digelar melalui virtual zoom, Rabu (6/4/2022). Turut hadir Wakil Gubernur Maluku, Kasdam XVI/Pattimura, Wakil Bupati Maluku Tengah, dan Forkopimda lainnya.

“Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kariu (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan psikologis) di tempat pengungsian (sesuai undang-undang PKS No 7 tahun 2012),” pinta Kapolda dalam paparannya.

Jenderal bintang 2 Polri di Maluku ini, juga mendorong adanya penyelesaian konflik batas-batas desa, baik secara adat atau sesuai Permendagri No 45 tahun 2016.

“Perlu adanya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di daerah yang sering terjadi konflik (52 titik konflik),” pintanya.

Orang nomor 1 Polda Maluku itu menambahkan, situasi kamtibmas secara umum di Pulau Haruku hingga saat ini dalam kondisi aman dan kondusif.

“TNI dan Polri masih melakukan pengamanan di lokasi dengan kekuatan, TNI sebanyak 186 personil, dan Polri 260 personil,” tambahnya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini mengungkapkan, terdapat sebanyak 310 Kepala Keluarga, yang kini berada di tenda-tenda darurat.

“Masyarakat Kariu sekarang ini di tampung di lokasi Tarem dengan tenda-tenda darurat (sebagian tinggal di rumah penduduk). Bantuan sosial dan bantuan kesehatan untuk warga Kariu yang sedang mengungsi masih sering dilakukan oleh TNI – Polri dan relawan-relawan,” sebutnya.

Kapolda mengaku rekonsiliasi antara Negeri Pelauw dan Kariu masih menemui jalan buntu. Sebab, kedua belah pihak masih berpegang pada argumen masing- masing. Namun Polda tetap terus mendorong kedua pihak utk saling membuka diri dan ruang utk rekonsiliasi

“Situasi keamanan di Pulau Haruku hingga saat ini dalam kondisi aman dan kondusif,” pungkasnya.

(**)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Drs Refdi Andri M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi terintegritasi  di Provinsi Maluku bersama KPK yang dilaksanakan di aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (4/10/2021).

Rakor tersebut ikut dihadiri Gubernur Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, dan Forkopimda, Kepala BPKP Provinsi Maluku, Wali kota dan Bupati, Plh Sekda dan yang mewakili Direktur PLN Provinsi Maluku.

“Selamat datang kepada wakil ketua KPK dan kami memberikan apresiasi yang tinggi karena telah menginisiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Saat ini,” kata Gubernur Maluku.

Murad mengaku, fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi Kejahatan yang luar biasa (extra Ordinary crime).

“Jika kita cermati hampir tiap hari kita mendengar dan membaca berita tentang korupsi yang terjadi di sekitar kita,” katanya.

Korupsi, lanjut dia, jika tidak segera diatasi dipastikan akan terus berkembang secara masif. Bahkan dikhawatikan akan menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap hukum dan penyelenggaraan negara.

Mantan Dankor Brimob Polri itu menginstrusikan kepada seluruh jajaran aparatur di lingkup pemerintah provinsi Maluku dan Kota Kabupaten se Maluku untuk menindaklanjuti komitmen anti korupsi tersebut. Yaitu dengan melakukan langkah langkah terstruktur dan sistimatis.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan musuh Gubernur bukan KPK. Olehnya itu apabila KPK hadir janganlah takut.

“Yang Musuh KPK adalah koruptor yang merajalela di wilayah Indonesia. Mari kita sadari bahwa musuh Gubernur dan kepala daerah adalah dari dalam diri dan eksternal. Bukan KPK, Kajari dan Kapolda,” katanya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah di wilayah Maluku.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Gubernur Maluku, Ketua DPRD Maluku, Kapolda Maluku, Kajati Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Wali kota dan Bupati, Ketua DPRD se-kabupaten/kota se- Maluku.

(**)

Hukumoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – KPK menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Maluku yang berlangsung di ruang rapat utama Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Rabu (3/11/2021).

Rakor diikuti oleh Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, Kapolda Maluku, Irjen Pol Refdi Andri, Kajati Maluku, Undang Mugopal dan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yunaedi.

Turut hadir Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes, Irwasda Maluku, Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus, Direktur Resnarkoba, Direktur Lantas, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, Direktur Polair, Kabid Kum, Kabid Propam, Kapolresta/Kapolres jajaran Polda Maluku. Hadir pula para pejabat utama Kejati Maluku, dan Kajari jajaran secara virtual.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri yang datang di Ambon, selain Wakil Pimpinan KPK, juga ada  Brigjen Pol Didik Wijanarko, Direktur koorsup wilayah I, Imam Turmudhi, Kasatgas V.4, dan Dian Patria, Kasatgas V.2.

“Sinergitas antara aparat penegak hukum di provinsi Maluku dapat terlihat dari jumlah penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Polda Maluku dan jajaran,” kata Kapolda Maluku dalam sambutannya.

Sejak tahun 2020 – 2021, Kapolda mengaku penyidik Tipikor Polda Maluku berhasil menyelesaikan sebanyak 31 perkara dengan total kerugian negara sejumlah Rp 79 miliar dan asset recovery sebesar Rp 20 miliar.

“Pencapaian ini tentu saja bukan karena kehebatan dari penyidik tipikor Polda Maluku dan jajaran namun merupakan kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun selama ini,” ujarnya.

Olehnya itu, orang nomor 1 Polda Maluku ini mendorong terwujudnya satuan kerja dan satuan wilayah yang bebas dari korupsi sejak tahun 2020 dan 2021.

Di Polda Maluku sendiri terdapat empat Satker dan Satwil yang dalam proses untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Direktorat Lalulintas Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Polres Pulau Buru, Polres Maluku Tengah dan Polres Tual.

“Besar harapan kami kiranya sinergitas yang telah terbangun diantara kita dapat terus terjalin dan terpelihara. Sehingga komitmen dan semangat yang selama ini didengungkan dapat mengungkap dan memberantas semua tindak pidana korupsi di Republik Indonesia terutama di Provinsi Maluku,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kajati Maluku mengaku untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pihaknya telah melaksanakan kerja sama dengan stekholder terkait.

“Untuk tahun 2021 telah menangkap 5 DPO terpidana dan satu tersangka atas kerja sama dengan Kejaksaan Agung,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BPKP Maluku, memberikan apresiasi terkait rakor yang dilaksanakan untuk mempererat kolaborasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di wilayah Maluku.

“Dalam hal pemberantasan korupsi BPKP ikut andil dalam tiga instrumen pengawasan anti fraud yaitu edukatif, preventif dan represif,” kata dia.

Peran perwakilan BPKP Maluku dalam pemberantasan korupsi terintegrasi, kata dia dilakukan melalui kolaborasi dengan APH dan KPK.

“Kami juga telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain audit investigatif, audit PKKN pemberian keterangan ahli, koordinasi dan supervisi,” jelasnya.

Senada, wakil pimpinan KPK, mengatakan, koordinasi pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan visi.

“Kita harus satu Visi bahwa kita semua pandu ibu pertiwi untuk menegakan keadilan,” katanya.

Selain itu, out put dari pada koordinasi ini selain satu visi juga ada strukturisasi. Karena saat ini akan membangun rumah keadilan bagi bangsa Indonesia.

“Mungkin kemarin saling berbeda pandangan itu boleh saja karena itu dinamika, dengan forum ini menjadi refresh demi Indonesia yang makmur,” pungkasnya.

(**)

Hukumoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan kegiatan Tour de Moluccass 2021.

Rakor yang dipimpin Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Antonius Wantri, SIK ini digelar di Ruang Rapat Utama Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (18/10/2021).

Rapat dihadiri Direktur Krimsus, Direktur Narkoba, Direktur Binmas, Direktur Polairud, Kabid Hukum dan Kabid Keuangan Polda Maluku.

Turut hadir perwakilan Direktur Intelkam Polda Maluku, perwakilan Sekda Maluku, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Secara virtual, rakor diikuti oleh Kapolres Maluki Tengah, Sekda Maluku Tengah, perwakilan Kapolres Maluku Tenggara dan Sekda Maluku Tenggara.

Kepala Dinas Pattinama Marcus J. Pattinama mengatakan, Tour de Moluccas 2021 yang akan digelar merupakan kali ke-2. Sebelumnya dilaksanakan pada 2017 lalu.

Ajang balap sepeda ini, kata dia, akan diikuti oleh 75 pembalap dan penghobi sepeda.

“Tema Tour de Moluccas 2021 yaitu “Tour de Moluccas ke Maluku Aja”,” kata Marcus.

Menurut dia, Maluku memiliki berbagai potensi diberbagai bidang. Salah satunya adalah pariwisata. Maluku memiliki beragam destinasi wisata di darat, laut, hingga sejarah yang eksotis.

Daerah ini, kata dia, selain terdapat hasil laut dan alam yang melimpah, juga memiliki jalur sepeda yang menantang dan indah bagi pembalap maupun penghobi sepeda.

“Tujuan dilakukan kegiatan ini untuk mengangkat kembali Tour de Moluccas sebagai event strategis berkelas dunia yang dapat memajukan pariwisata Maluku dan menyejahterakan masyarakat Maluku,” ujarnya.

Marcus mengaku, manfaat kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung program Nawacita Pemerintah Presiden Joko Widodo di bidang pariwisata. Di mana, ingin mengembangkan pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan devisa negara.

“Kegiatan ini dilakukan dengan konsep perlombaan pada titik-titik yang telah ditentukan. Para pembalap maupun penghobi sepeda mengumpulkan poin per etape untuk kategori Sprint dan King / Queen of Mountain pada etape terakhir (grand finish),” jelasnya.

Ia mengatakan, terdapat masing-masing pemenang untuk kategori Pria dan Wanita. Di mana, rute pertama yang akan dilalui pada Etape 1 yakni Pulau Ambon : 131,76 km, Etape 2 Maluku Tenggara : 119,88 km.

“Rute Etape 1, Pulau Ambon : GPD (start) – JMP – Polsek bandara – Arah balik menuju LIPI – Telaga Kodok – Hitu – Mamala – Morela – Liang – Tulehu – Tial – Tengah-tengah – Natsepa – Passo – Batu Gong – Hukurila – Hatalai – Pertigaan Soya (finish), Water zone : Morela – Pantai Moki – Batu Kuda – Batu Gong – Hukurila.”

“Rute Etape 2, Maluku Tenggara : Kantor Bupati (start) – Langgur – Ibra – Abean – Elaar – Danar – Uf – Medwaer – Ohoirin – Ohoira – Tetoat – Dian Darat – Ohoiluk – Langgur – Pantai Ngurbloat (finish), Water zone : Danar – Semawi – Pantai Wab – Langgur.”

“Enjoy Banda, peserta TdM (Tour de Moluccas) dapat melakukan aktifitas wisata seperti : snorkeling, Island hopping, City Tour, Spice Tour serta Culinary tour yang didampingi oleh guide lokal. Ketika tiba di Banda Naira, peserta TdM akan langsung diarahkan untuk morning coffee di Hotel Maulana,” jelasnya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Antonius Wantri berharap kegiatan TdM yang akan dilaksanakan sejak 26 Oktober 2021 ini dapat berjalan dengan lancar.

“Petujuk dari Bapak Kapolda Maluku untuk kegiatan Tour the Moluccas ini harus berjalan dengan lancar,” pintanya.

Antonius menginginkan kepada panitia agar dapat memberikan rundown beserta timnya. Ia juga menekankan terkait penerapan protokol kesehatan covid-19.

“Yang harus kita perlukan rundown serta timnya siapa saja, serta penerapan protokol Kesehatan bagaimana dan siapa yang mengawaki kegitan ini sehinga dapat berkordinasi dengan satgas, dan hotel mana saja yang akan digunakan untuk tamu tinggal,” ingatnya.

Antonius juga menekankan agar dapat berkoordinasi dengan dinas pariwisata di daerah yang akan dilalui para peserta TdM 2021. Juga berkoordinasi dengan dinas Kesehatan.

“Secara teknis kita akan dalami titik mana yang akan kita batasi kendaran sehingga tidak terganggu para goweser,” pungkasnya.

(**)

Daeraholeh Sebar Tweet

Kabar7News, Merauke – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Merauke memberikan kepercayaan kepada Korem 174/ATW Merauke sebagai narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi Panel antara KPPN Merauke dengan Satuan Kerja TNI lingkup Kabupaten Merauke, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di kantor KPPN Merauke, jalan Brawijaya, Kab. Merauke, Papua, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Kepercayaan KPPN tersebut bukan tanpa alasan dan hal ini  merupakan salah satu bukti keberhasilan Korem 174/ATW Merauke  yang sebelumnya telah meraih prestasi Terbaik Pertama pada Satuan Kerja (Satker) TNI dilingkup Provinsi Papua, dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari 93 mitra kerja IKPA TA 2020 sebesar  99,14  kategori Pagu Besar (> 50 Milyar) dan pada kuartal I tahun 2021 mendapatkan nilai  99,67,.

Dengan prestasi tersebut, sangatlah wajar jika Korem 174 dipercayakan oleh KPPN sebagai narasumber, dengan harapan Satker yang lain bisa mencontoh Korem 174/ATW Merauke khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Predikat tersebut diraih selama kepemimpinan Danrem 174/ATW Merauke  Brigjen TNI Bangun Nawoko yang sejak awal menjabat sudah menerapkan  prinsip bekerja dengan motto “Korem Juara”. Hal ini terbukti, Satuan Korem  174 Merauke berhasil menorehkan  prestasi tersebut dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lain yang sudah diraih oleh Korem beserta jajarannya selama ini.

Adapun materi diskusi yang dibahas dalam Rakor tersebut meliputi upaya memaksimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker TNI dan Tata Kelola Belanja Pegawai pada Satker TNI dalam rangka pemenuhan hak prajurit tepat waktu dan tepat jumlah.

Pada kegiatan diskusi ini,  KPPN Merauke memberikan kepercayaan  kepada Staf Perencanaan Korem 174/ATW Merauke sebagai narasumber. Pasalnya, berdasarkan pengalaman dan kinerja Korem 174 Merauke sesuai dengan penilaian berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) yang mampu meraih  peringkat pertama dengan nilai IKPA tertinggi di jajaran Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua dan KPPN Merauke.

Dalam kegiatan tersebut, sebagai panelis  diikuti secara virtual oleh Kolonel Arh Rachmady Barungsinang, S.T., M.M, mantan Kepala Seksi Perencanaan (Kasiren) Korem 174/ATW Merauke yang  saat ini  sedang mengikuti pendidikan Sesko TNI dan dihadiri langsung oleh Kolonel Arm Ayi Yosa. K.W, S.Sos sebagai Kepala Seksi Logistik (Kasilog) Korem merangkap sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Kasiren Korem 174/ATW Merauke.

Dengan adanya Rapat Koordinasi dan Diskusi Panel tersebut diharapkan Satker lain mampu mengatasi permasalahan atau kendala yang terjadi pada proses pengajuan, penarikan anggaran, sehingga Satker bisa melaksanakan eksekusi anggaran dengan maksimal dan daya serap naik. Karena hal ini akan berpengaruh langsung terhadap indikator-indikator penilaian IKPA dan proses pemenuhan belanja pegawai untuk prajurit tepat waktu dan tepat jumlah secara umum serta tidak mengalami penundaan pembayaran.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya  I Made Ambara Segama (Kepala KPPN Merauke), Kolonel Sigit (Kepala Keuangan wilayah Lantamal-XI Merauke), Pejabat Keuangan Lanud J.A. Dimara Merauke, Mayor Cba M.Said (Pasiren Proggar Korem 174/ATW) dan Mayor Cku Eman Rukmana (Perwira Keuangan Korem 174/ATW) serta Juru Bayar Makorem 174/ATW Merauke.

(Penrem 174 Merauke)

Daeraholeh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.