Kabar7News, Jakarta – Pokja Wartawan Kotatua (Pokjawarkotu) Jakarta akan melaksanakan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan Diskusi Publik jilid II, pada hari Senin, 19 Februari 2024, di Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan tema ” Sudahkah Pengelolaan Kota Tua Sesuai Rencana Induk Kawasan Kota Tua Jakarta ?”.

Diskusi jilid II dan tasyakuran HPN 2024 diperingati di tengah sibuknya pemilu 2024. Di momen istimewa ini, Pokjawarkotu Jakarta kembali diingatkan akan peran pers dalam menyebarkan informasi kepada publik secara akurat dan terpercaya, serta menjadi pilar demokrasi yang kokoh dan kontrol sosial.

Sugeng (Plt) ketua Pokjawarkotu Jakarta menegaskan bahwa di jaman ini pentingnya kawasan sejarah atau peninggalan sejarah khususnya di kawasan kotatua Jakarta, itu harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, apalagi kawasan Kota Tua, sudah banyak yang datang baik dari luar negeri, luar daerah maupun penduduk asli Jakarta itu.

“Kami dari Pokjawarkotu Jakarta sangat prihatin melihat kondisi dan keadaan kawasan sejarah yang berada di Jakarta ini, terutama setiap pemimpin diganti kebijakan pun ikut berubah sehingga arah kedepan kawasan kotatua ini tidak jelas mau dibawa kemana,” ujar Sugeng.

Acara tasyakuran HPN 2024 dan diskusi publik jilid II akan menghadirkan narasumber sesuai bidang dan kedinasannya yakni Dinas Parekraf, Kebudayaan, PPKUKM, Perhubungan, Citata, BPAD, Konsorsium Kotatua dan Bamus Betawi serta akan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI

“Semoga diskusi publik nanti yang akan akan dihadiri narasumber dinas terkait tersebut dapat bisa dicarikan solusinya untuk masa depan kotatua jakarta, terutama kebijakan-kebijakan yang satu sinergi ini dapat menjadi solusi dalam mewujudkan kawasan kotatua jakarta menjadi lebih baik bagi stakeholder wilayah, pedagang, pengusaha, maupun pengunjung yang ingin menikmati kawasan kotatua sebagai kawasan cagar budaya yang bertaraf internasional,” harap sugeng.

Sementara itu, Ketua Umum Bamus Betawi Eki Pitung mengatakan bahwa usaha pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan kawasan cagar budaya ini perlu di dukung oleh semua pihak terutama kawasan kotatua ini sebagai awal berdirinya kota jakarta dan sejarah budaya betawi sangat penting untuk dijaga maupun dilestarikan. “Semua pihak wajib mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan kawasan kotatua, tanpa adanya kotatua Budaya Betawi gak ada, oleh karena itu sebagai orang betawi kita wajib untuk menjaga Kotatua sebagai kawasan sejarah dan budaya, ” Ujar Eki Pitung, Ketua Umum Bamus Betawi (Pokjawarkotu)

(Red)

Jakartaoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Guna memperat komunikasi dan pertukaran informasi keamanan dan keselamatan laut, SPKKL Kema Bakamla RI melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Minahasa Selatan, Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) wilayah Minahasa Selatan serta Pos TNI AL Arakan, Kemarin.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala SPKKL Kema Letkol Bakamla Wahyuddin Makka bersama Kepala subbidang Patroli Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Letkol Bakamla Robby Anakotta.

Pada kesempatan pertama, Letkol Bakamla Wahyuddin Makka melaksanakan koordinasi dengan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Minsel. Pada kesempatan itu, diterima langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Minsel Ir. Alexander Sonambela, MSi.

Dalam pertemuan tersebut, Letkol Bakamla Wahyuddin Makka menyampaikan maksud dan tujuannya. Dikatakannnya, selain silahturahmi juga menyampaikan informasi mengenai situasi keamanan dan keselamatan laut di wilayah Minsel terutama kegiatan llegal Fishing dan destructive fishing.

Alexander Sonambela mengatakan perlu adanya komunikasi yang erat dengan Bakamla RI terkhusus SPKKL Kema karena dengan peran dan tugas yang dimiliki Bakamla RI kita dapat bekerja sama dalam pengamanan di laut terkhusus wilayah Minsel.

Kesempatan kedua, Letkol Bakamla Wahyuddin Makka melanjutkan kunjungan ke Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) wilayah Minsel, yang diterima oleh koordinator Pos PSDKP, Fenly Robby S.Pi. serta ke Pos TNI AL Arakan, Tatapaan, Minsel dan diterima oleh Serka Eduard Sarwom.

Pertemuan yang penuh dengan keakraban tersebut, Koordinator Pos PSDKP Fenly menyampaikan masih sering terjadi illegal fishing di wilayah kerjanya, dimana masih sering terjadi aktifitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan wilayah tangkap serta izin yang tertera di dokumen pelayaran, dan melakukan penangkapan ikan dengan metode illegal dan berbahaya bagi lingkungan.

“Pola operasional nelayan yang tidak sesuai dengan izin wilayah tangkap, dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal antar sesama nelayan di sekitar perairan Amurang. Selain itu, secara ekonomi juga dapat merugikan nelayan lokal dan bila terus dibiarkan maka berpostensi meningkat menjadi ancaman keamanan, ” ujar Fenly.

Dalam kesempatan ini, Letkol Bakamla Wahyuddin Makka mensosialisasikan PP 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. Selain itu juga, memberikan informasi tentang keamanan dan keselamatan di sekitar Perairan Minsel.

Menyambung hal tersebut, Kepala Subbidang Patroli Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Letkol Bakamla Robby Anakotta menyampaikan, Bakamla kedepannya akan menjadwalkan patroli bersama sehingga dapat memantau langsung daerah mana saja yang memiliki potensi kerawanan, serta memperluas jangkauan wilayah patroli maritim agar tercipta wilayah operasi maritim yang aman untuk kepentingan semua pihak.

(Humas Bakamla RI)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Wakil Presiden menerima audiensi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Menpora melaporkan kesiapan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang diterbitkan pada 9 September 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional ke-38. Di dalam Perpres ini, Wapres ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Pusat.

“Bapak Wakil Presiden kemudian memerintahkan untuk segera menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan stakeholder DBON ini,” tutur Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, saat memberikan keterangan persnya usai mendampingi Wapres menerima Menpora.

Adapun latar belakang dikeluarkannya Perpres ini, lanjut Masduki, adalah analisis terhadap ekosistem olahraga nasional di Indonesia yang dinilai perlu untuk ditata ulang. Penataan ulang ini nantinya akan fokus pada 14 cabang olahraga yang menjadi keunggulan Indonesia, agar output dan outcomenya dapat lebih maksimal ke depan.

“Tugas-tugasnya itu adalah bagaimana mengoordinasi olahraga nasional itu agar fokus,” urai Masduki.

“Seperti Indonesia yang mempunyai keunggulan-keunggulan, begitu. Contoh misalnya bulutangkis, angkat besi dan lain-lain. Itu semuanya seperti panjat tebing itu kan, atletik itu yang jadi fokus,” tambahnya.

DBON merupakan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oeh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara sinergis dengan organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, masyarakat, perseorangan, akademisi dan media.

Tim Koordinasi Pusat DBON bertugas untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Di sisi lain, pada pertemuan siang tadi Menpora juga melaporkan terkait sanksi yang diberikan oleh World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang dinilai belum dapat memenuhi Test Doping Plan (TDP) tahun 2020 dan tahun 2021.

Sanksi tersebut berdampak kepada hak-hak Indonesia dalam berbagai event olahraga internasional.
Terkait hal tersebut, Wapres menegaskan bahwa Jajaran Kemenpora dan LADI harus fokus dalam menangani hal ini agar dapat diselesaikan dengan baik dan ke depan Indonesia dapat memperoleh hak-hak nya kembali pada ajang olahraga internasional yang diikuti.

“Supaya ada komunikasi yang baik, begitu, supaya jangan sampai ada sanksi tetapi kita cara berkomunikasinya tidak baik,” ungkap Masduki.

“Supaya ini semuanya segera tertangani dan bisa selesai sehingga Indonesia sudah bisa normal lagi tidak terkena sanksi dari WADA,” tandasnya.

(bpmi setwapres)

Olahragaoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Bandung – Perang semesta terhadap Covid-19 membutuhkan keseriusan, dedikasi dan koordinasi di antara TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga serta segenap stakeholder lainnya. Oleh karena itu saya berpesan agar para Perwira tetap menjaga semangat persatuan, sinergi, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat memberikan pembekalan akhir Pendidikan kepada para Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimmen Polri Dikreg ke-61 serta Sespimma Angkatan ke-66 di Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan, sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa beragam permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dapat diselesaikan dengan  persatuan dan sinergi diantara segenap komponen bangsa.  “Kita patut berbangga bahwasanya TNI dan Polri adalah dua institusi yang menjadi ujung tombak sinergi tersebut,” ucapnya.

Menurut Panglima TNI, pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi bangsa Indonesia membutuhkan semangat persatuan dan sinergi agar dampak kesehatan, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dapat segera pulih.

Panglima TNI menegaskan bahwa dengan organisasi yang solid dan personel yang mumpuni, TNI-Polri diharapkan menjadi penjuru dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh tanah air yang kita cintai bersama.  “Tak terkecuali para Perwira dihadapan saya yang akan mengisi jabatan di berbagai level untuk menjadikan Polri sebagai organisasi modern pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus pemersatu bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI mengucapkan selamat kepada para Perwira yang telah mampu menyelesaikan seluruh tuntutan pendidikan dan juga para Perwira yang telah berhasil meraih prestasi, baik di bidang akademis, kesamaptaan maupun prestasi lainnya.

“Selaku Panglima TNI saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para Perwira yang telah mampu menyelesaikan seluruh tuntutan pendidikan,” ujarnya.

Panglima TNI juga menekankan bahwa kepada para Perwira Siswa dari TNI, keberadaan para Perwira diharapkan semakin meningkatkan soliditas di medan penugasan. Gunakan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh untuk keberhasilan setiap tugas yang dihadapi.

“Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan Polri dan seluruh Sivitas Akademika Lemdiklat Polri yang telah memastikan pendidikan berjalan dengan baik serta atas kerja sama dengan Lembaga Pendidikan TNI yang telah terjalin,” katanya.

Usai memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Sespimti, Sespimmen dan Sespimma Polri, Panglima TNI dan Kapolri melakukan penandatanganan prasasti Monumen Garuda Fight 30.

Selanjutnya Panglima TNI bersama Kapolri melepas secara simbolis keberangkatan kendaraan yang mengangkut bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan meninjau serbuan vaksinasi yang dilaksanakan di gedung Pancasila di Lemdiklat Polri.

(puspen tni)

Kesehatanoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Sanggau – Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas bersama Polri dan Stakeholder Perbatasan sepakat untuk bersinergi melaksanakan berbagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di wilayah Perbatasan RI-Malaysia, khususnya di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas, Letkol Inf Alim Mustofa, pada saat memimpin Kegiatan Apel Sterilisasi dan Penegakan Protokol Kesehatan di Wilayah Perbatasan Bersama Stakeholder perbatasan wilayah Entikong, di halaman PLBN Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar, Jumat (26/3/2021).

Dansatgas mengungkapkan, dalam rangka membahas tindak lanjut aksi pencegahan penyebaran Virus Corona di wilayah perbatasan Entikong, TNI-Polri bersama seluruh Stakeholder Perbatasan melaksanakan apel dilanjutkan peninjauan langsung kegiatan pemeriksaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di PLBN Entikong.

“Peran aktif dari seluruh pihak diharapkan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan yaitu wilayah perbatasan yang bebas dari penyebaran dan penularan Covid-19,” tegasnya.

Dansatgas mengatakan bahwa seluruh instansi terkait telah sepakat untuk bekerjasama dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia yang akan kembali ke Indonesia.

“Semua WNI yang akan kembali ke wilayah Indonesia harus memiliki administrasi Swab PCR negatif 3 x 24 jam, kemudian setelah masuk ke wilayah Indonesia akan dikarantina selama 5 hari sambil menunggu melaksanan Swab ulang,” jelasnya.

Dalam kegiatan apel tersebut, Dansatgas mengajak kepada seluruh unsur terkait agar memelihara dan meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik antara TNI, Polri, dan Stakeholder di wilayah PLBN Entikong.

“Masing-masing pimpinan kita telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk membantu pemerintah mengatasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah perbatasan ini, jaga kepercayaan tersebut dengan saling bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara,” ujar Letkol Alim Mustofa mengakhiri.

(red)

Daeraholeh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.