Kabar7News, Jakarta – Jenderal Polisi, Tito Karnavian, resmi mengemban tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

“Bapak Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Jokowi mengatakan Tito bertanggung jawab terhadap urusan di daerah. Berikutnya, Jokowi juga berpesan Tito mengurusi kepastian hukum di daerah terkait investasi.

Tito mengisi pos yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang hari ini resmi pamit karena ditugaskan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) 2019-2014.

“Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Saya sudah tidak ditugaskan lagi di Kemendagri. Terima kasih semuanya,” ujar Tjahjo melalui pesan singkat yang diterima Rabu (23/10).

Sebelumnya, Tito Karnavian adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia memasuki masa purnatugas usai diberhentikan melalui sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/10).

Tito adalah lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa dari Akademi Kepolisian pada 1987.

Karirnya cemerlang dan tercatat pernah menempati sejumlah posisi sebelum menjadi ditunjuk Presiden menjadi Kapolri pada Juli 2016. Di antaranya sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror pada 2009-2010, Kapolda tipe A di Papua pada 2012 hingga 2014 dan Kapolda Metro Jaya pada 2015-2016, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2016.
(sumber:AntaraNews)


Kabar7News, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. hadiri Asean National Police (ASEANAPOL) ke-39 yang digelar selama lima hari mulai dari hari Senin 16 September hingga Jumat 20 September 2019 di Melia Hotel, Hanoi, Vietnam. Sesuai dengan yang telah dijadwalkan bahwa konferensi dihadiri oleh 27 delegasi, terdiri atas 10 negara anggota ASEANAPOL, 9 Dialogue Partners, 6 Observers, dan 2 Pejabat dari Sekretariat ASEAN dan Sekretariat ASEANAPOL.

Dalam First Plenary Session antara lain akan dibahas laporan Brunei sebagai Chairman of 38th ASEANAPOL Conference dan penetapan Vietnam sebagai Chairman of 39th ASEANAPOL Conference. Sementara dalam Second Plenary Session antara lain akan dibahas tentang Plans of Action masing-masing Chairman Working Group serta pembahasan dan penetapan Joint Communique ke-39.

Selain itu, kehadiran para petinggi kepolisian dari berbagai negara ini bertujuan untuk membahas isu-isu internasional diantaranya, Komisi A membahas penanggulangan kejahatan terorisme, perdagangan orang, peredaran gelap narkoba, perdagangan satwa dilindungi (wildlife crime), penyelundupan senpi dengan delegasi Polri dipimpin oleh Wakadensus 88 AT BJP Martinus Hukom beserta 5 personel Polri.

Kemudian topik mengenai penanggulangan kejahatan kelautan/maritim, kejahatan ekonomi dan perbankan, kejahatan siber, pemalsuan dokumen perjalanan, dan penipuan lintas negara/transnational fraud dibahas oleh Komisi B dengan delegasi Polri dipimpin Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri BJP Lotharia Latief beserta 6 personel.

Terakhir, Komisi C akan membahas pengelolaan Electronic ASEANAPOL Database system 2.0 (e-ADS 2.0), bantuan hukum timbal balik/mutual legal assistance, kerja sama diklat, dan jaringan forensic ASEANAPOL yang dipimpin oleh Wakalemdiklat Polri IJP Boy Rafli Amar, beserta 4 personel.

Dalam Heads of Delegation Discussion Forum antara lain dibahas:
•Penetapan Gulf Cooperatio Council Police (GCCPOL), French National Police (FNP), Royal Canadian Mounted Police (RCMP) sebagai observer dan penetapan National Crime Agency UK sebagai dialogue partner;
•Endorsement of Director for Plans and Programmes (DPP) of ASEANAPOL Secretariat for 2020-2021 and Director for Police Services (DPS) of ASEANAPOL Secretariat for 2020 -2021;
•Budget Proposal for Year 2020 and Plans of Action to organise a Joint Exercise amongst AMCs to test and Operationalize ACCPCM (ASEAN Communication and Coordination Protocol for Crisis Management).

Sedangkan dalam Heads of Delegation Discussion Foum with Dialogue Partners antara lain dibahas berbagai isu kerja sama keamanan yang diangkat oleh masing-masing delegasi.

Pada hari akhir konferensi atau acara penutupan nanti diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dalam menangani kejahatan antarnegara, karena kasus trans-national crime tidak bisa ditangani sendiri sehingga perlu kerjasama dalam penyelesaian kasus sehingga penanganan kasus menjadi lebih efektif dan tentunya meningkatkan keamanan.
(Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.