Kabar7News, Keerom – Sebagai tugas pokok (Tupok) Satgas dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI antara RI-PNG, Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw Pos Yabanda melaksanakan Patroli Patok MM.42 Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Papua, Rabu (19/2/2020)

Hal tersebut yang di sampaikan oleh Dansatgas Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam release tertulisnya di Kab. Keerom. Kamis (20/2/2020)

Patroli Patok kali ini dipimpin langsung oleh Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P, Kegiatan Patroli Patok ini juga dilaksanakan bersama Masyarakat setempat dalam rangka ikut menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

Patroli Patok MM. 42 ini adalah Tanggung Jawab Patok Pos Yabanda, yang dilaksanakan yang kedua kalinya selama kurun waktu 6 bulan. Dengan Jarak 11,9 Km yang ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 7 jam perjalanan. Medan yang dilalui selama pelaksanaan Patroli Patok meliputi medan hutan tertutup, menyusuri sungai dan rawa-rawa.

Menurut penuturan Perwira Topografi Satgas Kapten Ctp Yafet Amung selain fisik dan mental yang terlatih, juga dibutuhkan kemampuan bernavigasi yang mahir, yang wajib dimiliki setiap anggota Satgas. Adapun tujuan dilaksanakan Patroli Patok perbatasan ini adalah untuk mengetahui dan mengecek kondisi dan posisi patok agar tidak bergeser dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

(Red)

 

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Surabaya – Terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI dan anggota Polri atas pelaksanaan tugas selama ini. Banyak kegiatan besar yang telah terlaksana dengan sukses berkat sinergi dan kerja sama TNI-Polri.

Terang Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memberikan pengarahan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam mengamankan Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, bertempat di Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Rabu (18/12/2019).

Lebih lanjut Panglima TNI menekankan agar para Petugas dilapangan dalam melaksanakan tugasnya harus santun, humanis namun tetap tegas dan berwibawa.

Untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, kerja sama dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat melalui pemberdayaan komponen masyarakat yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam mengamankan dua kegiatan ini bukan berarti mereka bertindak sebagai aparat keamanan, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan atau dengan kata lain gotong royong yang merupakan budaya luhur yang perlu di perkuat lagi. Partisipasi tersebut harus tetap didampingi oleh TNI dan Polri agar tidak timbul kesalahpahaman.

“Sinergi TNI dan Polri sangatlah penting, sebagai contoh pemilu serentak sudah berjalan dengan baik. Sehingga perlu dipupuk, sinergitas TNI Polri guna memperkokoh pondasi kesatuan dan persatuan bangsa. TNI Polri harus membangun pondasi NKRI, menjadi contoh nyata di masyarakat,” Tegasnya.

Koordinasi yang erat, kerja sama yang baik antara prajurit TNI dan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat menjadi contoh nyata atau role model. Contoh nyata tersebut sangat penting mengingat kemajuan teknologi informasi seolah-olah merubah kehidupan sosial, menggeser tatanan sosial yang ada, menjadi lebih individual karena sebuah teknologi gadget.

Pada perayaan Natal dan pergantian tahun ini kembali TNI dan Polri harus bekerja sama dengan lebih keras. TNI dan Polri harus menjamin stabilitas nasional dan menjamin kedua kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, lancar dan tertib.

Turut hadir dan mendampingi Panglima TNI, Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Wagub Jawa Timur, Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Pangdivif-II/Kostrad serta segenap Pejabat TNI Polri di wilayah Jawa Timur.

(Red)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Tanjungpinang – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto meresmikan sekaligus meninjau kesiapan lahan pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Makogabwilhan) di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepri, Senin (25/11/2019).

Sebelum peresmian, Panglima TNI beserta rombongan terlebih dulu berkunjung ke Kantor Gubernur Kepri, di Pulau Dompak. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Plt Gubernur Kepri beserta Kepala OPD, FKPD, Lembaga Adat Melayu (LAM), serta tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang telah mendukung, dalam hal menyediakan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan Makogabwilhan I di wilayah teritorial Kepri.

“Lokasinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan laut,” kata Panglima TNI saat melakukan peninjauan.

Menurut Panglima, kehadiran Makogabwilhan I di Kepri ke depan tentu akan memudahkan koordinasi di daerah ketika ada perkembangan situasi.

Pembangunan Makogabwilhan ini, kata dia, sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2004 silam, namun baru bisa terealisasi tahun 2019 ini.

“Pembangunan tersebut rencananya mulai dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang,” ujarnya.

Dia katakan, pemilihan Tanjungpinang sebagai Makogabwilhan I sangat tepat, sebab Tanjungpinang dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, yakni alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

Kemudian berdasarkan sejarah, lanjut dia, di Tanjungpinang dulunya pernah dibentuk markas Komando Wilayah Pertahanan I (Kowilhan).

“Tanjungpinang juga telah memiliki pangkalan udara dan dermaga, sehingga pesawat tempur dan pesawat angkut berat mudah masuk ke sini,” ungkap Hadi.

Dia menambahkan, di lokasi tersebut hanya akan dibangun posko Makogabwilhan I saja, yang dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi Jenderal Bintang Tiga atau Laksamana Madya (TNI AL).

Sementara untuk satuan-satuannya sudah tergelar secara langsung di bawah kendali Makogabwilhan I, seperti Kodam, Komando Armada I dan Kopa U I.

“Satuan-satuan tersebut sudah siap digerakkan untuk giat operasi militer perang maupun operasi militer selain perang,” tegasnya.

Sementara, Plt Gubernur Kepri, Isdianto menyampaikan kehadiran Panglima TNI sekaligus meresmikan Makogabwilhan merupakan langkah awal kejayaan Kepri ke depan.

Dia meyakini dengan adanya markas tersebut, akan lebih banyak investor luar negeri yang datang ke Kepri, karena semakin ada jaminan keamanan dan kenyamanan buat berinvestor di berbagai sektor.

“Kunjungan pariwisata juga akan lebih meningkat, kami pun bisa lebih menyatukan persepsi untuk pembangunan di Kepri ke depannya,” ucapnya.

Lanjut Isdianto, total lahan yang dibantu Pemprov Kepri untuk pembangunan markas ini mencapai 40 hektare. Tahap pertama 20 hektare untuk pembangunan kantor Kogabwilhan I di Pulau Dompak.

“Sisa 20 hektare lagi ada di wilayah Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung
​​​​Makogabwilhan I,” tutur Isdianto.

(Sumber:AntaraNews)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Merauke – Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur mempertahankan Pancasila dan mengenang kembali pengorbanan para Pahlawan Revolusi, personel Pos Bupul 13 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan SD Inpres Bupul 13, Kampung Kirelly, Distrik Elikobel, Merauke, Papua, Selasa (1/10/2019).

Momentum Hari Kesaktian Pancasila merupakan sejarah penting bangsa Indonesia untuk mengenang jasa-jasa para Pahlawan korban penghianatan G 30/S PKI serta  menanamkan rasa jiwa nasionalisme kepada anak-anak, khususnya daerah perbatasan serta mengingatkan tentang pentingnya Pancasila untuk bangsa Indonesia.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di perbatasan RI-PNG dilaksanakan oleh Pos Bupul 13, bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Pos Bupul 13 Letda Inf Yusri Khoirudin, dengan petugas upacara dari personel Pos dan peserta upacara para Dewan Guru dan siswa-siswi SD Inpres Bupul 13 dengan jumlah seluruhnya 33 orang.

Setelah pelaksanaan upacara, Letda Inf Yusri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta upacara karena telah melaksanakan upacara dengan berjalan lancar dan penuh khidmat, meskipun upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini adalah pertama kalinya dilaksanakan oleh siswa-siswi SD Inpres Bupul 13.

“Ini adalah wujud tekad kita semua bahwa yang tinggal di wilayah perbatasan sampai kapanpun akan selalu mengenang para Pahlawan Revolusi dan mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI, serta menanamkan jiwa nasionalisme kepada para generasi penerus bangsa khususnya di daerah perbatasan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Inpres Bupul 13 Ibu Ona Bernandus, S. Pd.K., menyampaikan ucapkan sangat berterimakasih kepada Pos Bupul 13 Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad yang telah menyelenggarakan upacara Hari Kesaktian Pancasila di sekolahnya.

“Mudahan-mudahan dengan dilaksanakannya upacara pada hari ini semakin meningkatkan jiwa nasionlisme para siswa, memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk dapat secara rutin melaksanakan upacara hari Senin dan hari-hari nasional lainnya,” ujarnya.
(Red)

Keamananoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Hong Kong yang dikenal sebagai salah satu simpul perekonomian dunia kini tengah terguncang. Aksi demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi sejak awal Juni lalu berujung kekerasan dan membuat situasi setempat kacau.

Jutaan orang dilaporkan telah turun ke jalan sejak dua bulan terakhir untuk menyuarakan pendapat.

Demo besar-besaran ini dipicu ketika pemerintah Hong membahas rancangan undang-undang ekstradisi. RUU itu memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing diekstradisi ke China.

RUU itu dilihat sebagian besar warga Hong Kong semakin mengancam demokrasi dan hukum di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Sebab meski serumpun, kebiasaan mereka sejak lama jauh berbeda. China dengan sistem politik komunis dengan Hong Kong yang liberal.

Februari 2019 – Biro Keamanan Hong Kong menyerahkan draf dokumen berisikan usulan amandemen undang-undang ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi tahanan ke sejumlah negara, termasuk China, di luar perjanjian bilateral.Berikut lini masa demonstrasi di Hong Kong yang telah membawa wilayah itu terperosok ke dalam krisis terburuk sejak 1997.

Maret 2019 – Ribuan orang turun ke jalanan Hong Kong untuk memprotes usulan RUU itu. Kamar Dagang Amerika Serikat mengungkapkan keberatan terkait RUU itu kepada Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee. Washington menganggap RUU itu akan merusak reputasi Hong Kong sebagai tempat yang aman untuk bisnis.

3 April 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, memperkenalkan amandemen undang-undang ekstradisi yang memungkinkan setiap tahanan dikirim ke China untuk diadili menurut hukum negara itu. Oposisi menilai kebijakan itu hanya akan membuat China semakin mengendalikan sistem hukum dan peradilan Hong Kong.

28 April 2019 – Puluhan ribu orang berdemo di gedung parlemen Hong Kong untuk menuntut pembatalan RUU Ekstradisi.

11 dan 14 Mei 2019 – Pertikaian pecah dalam rapat legislatif Hong Kong antara anggota pro-demokrasi dan loyalis China terkait RUU ekstradisi itu. Beberapa oposisi meneriakkan “Scrap the Evil Law”.

21 Mei 2019 – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan pemerintahannya tetap akan mendorong RUU itu meski memicu kritik dari warganya sendiri dan komunitas internasional.

24 Mei 2019 – Uni Eropa mengajukan nota protes “demarche” diplomatik resmi kepada Lam mengenai usulan RUU tersebut.

4 Juni 2019 – Lebih dari 120 ribu pelajar, alumni, staf, dan orang tua siswa dari 185 sekolah menengah menandatangani petisi menentang RUU ekstradisi.

6 Juni 2019 – Sebanyak 3.000 pengacara Hong Kong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian hitam untuk memprotes RUU itu.

9 Juni 2019 – Penyelenggara protes mengatakan sekitar satu juta orang menggelar pawai unjuk rasa menentang RUU ekstradisi ke sejumlah kantor pemerintahan. Bentrokan juga terjadi antara polisi dan demonstran.

Pergolakan di Hong KongKerumunan massa dalam demonstrasi di Hong Kong. (REUTERS/Tyrone Siu)

10 Juni 2019 – Pemerintah Hong Kong berkeras melanjutkan pembahasan RUU ekstradisi terlepas dari unjuk rasa besar-besaran.

12 Juni 2019 – Demonstrasi kembali terjadi. Polisi menembakkan peluru karet dan 150 tabung gas air mata kepada para demonstran yang masih terus berdemo.

13 Juni 2019 – Otoritas Hong Kong menutup kantor pemerintah setelah demonstrasi yang berlangsung ricuh hari itu. Kekerasan tak terelakkan antara polisi dan pedemo.

14 Juni 2019 – Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memutuskan menunda pembahasan RUU ekstradisi.

16 Juni 2019 – Carrie Lam menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada publik setelah protes besar dalam dua pekan terakhir. Meski begitu, demonstrasi tetap berjalan di mana para para aktivis mendesaknya mundur.

18 Juni 2019 – Lam menegaskan pembahasan RUU ekstradisi dibatalkan, tetapi tetap menolak untuk mundur. Dia juga kembali mengucapkan permintaan maaf secara langsung.

21 Juni 2019 – Ribuan demonstran memblokade markas polisi di pekan ketiga unjuk rasa.

Pergolakan di Hong KongPolisi antihuru-hara Hong Kong menembakkan gas air mata ke arah demonstran. (REUTERS/Tyrone Siu)

24 Juni 2019 – China tidak mengizinkan pertemuan G20 di Jepang untuk membahas masalah Hong Kong.

25 Juni 2019 – Aktivis Hong Kong menyerukan para pemimpin negara anggota G20 untuk membahas kemelut di kota itu.

28 Juni 2019 – Demonstran kembali mengepung di kantor pusat pemerintah Hong Kong.

1 Juli 2019 – Unjuk rasa kembali pecah di hari peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

5 Juli 2019 – Carrie Lam meminta dipertemukan dengan mahasiswa dari sejumlah universitas sebagai bentuk mediasi unjuk rasa.

8 Juli 2019 – Kepolisian Hong Kong menahan enam orang saat demonstrasi berlangsung ricuh.

9 Juli 2019 – Carrie Lam kembali menyerukan bahwa RUU Ekstradisi sudah berakhir. Meski begitu, sejumlah mahasiswa dan pemrotes lainnya tidak puas dengan pernyataan Lam tersebut.

15 Juli 2019 – Demonstrasi penolakan RUU ekstradisi kian sporadis dan mulai mendekati wilayah-wilayah perbatasan Hong Kong dengan China.

31 Juli 2019 – Puluhan demonstran yang ditangkap mulai menghadapi proses hukum.

2 Agustus 2019 – Ribuan PNS mulai ikut demonstrasi dengan tuntutan pencabutan RUU ekstradisi, mendesak pemerintah untuk tidak menyebut aksi protes selama dua bulan belakangan ini sebagai kerusuhan. Para PNS juga meminta Carrie membebaskan semua demonstran yang ditangkap dan mendirikan komisi independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan oleh polisi selama menangani unjuk rasa.

5 Agustus 2019 – Demonstran kembali gelar unjuk rasa dan bertekad ingin lumpuhkan Hong Kong. Layanan transportasi publik ditangguhkan di sejumlah wilayah. Sebanyak 105 penerbangan menuju dan dari Hong Kong dibatalkan.

6 Agustus 2019 – Kepolisian Hong Kong menangkap 148 demonstran.

sumber : CNN Indonesia

Hukum, Internasional, Keamanan, Pemerintah, Politikoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.