Kabar7News, Jakarta Barat – Polres Metro Jakarta Barat Gencar Memberikan Edukasi Untuk Mencegah Polusi Udara, Rabu (13/9/2023).

Dalam upaya menjaga kualitas udara yang sehat dan mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat telah menggencarkan kampanye edukasi intensif kepada masyarakat setempat.

Salah satu fokus utama dari kampanye ini adalah mengajak masyarakat untuk tidak membakar sampah dan melakukan uji emisi kendaraan.

Polusi udara merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Salah satu contohnya pembakaran sampah merupakan salah satu penyebab utama polusi udara di banyak daerah perkotaan, dan Polres Metro Jakarta Barat berusaha keras untuk mengubah perilaku masyarakat dalam hal ini.

Kampanye edukasi ini telah mencakup sejumlah langkah penting, termasuk penyuluhan di sekolah-sekolah setempat, pertemuan komunitas, dan penggunaan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan penting.

Penyampaian edukasi kepada masyarakat, petugas kepolisian memberikan informasi kepada warga mengenai bahaya pembakaran sampah dan dampaknya pada kesehatan serta lingkungan.

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Hj Tuti Aini mengatakan, “Kami ingin mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta Barat.

“LSalah satu tindakan sederhana yang dapat kita lakukan adalah tidak membakar sampah sembarangan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).

Kami berharap bahwa melalui kampanye edukasi ini, masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan

Selain itu, Polres Metro Jakarta Barat juga bersama instansi terkait menyelenggarakan kegiatan uji emisi kendaraan gratis

“Jika nantinya ditemukan kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan diarahkan untuk dilakukan servis kendaraan ditempat yang telah disediakan,” ucapnya

Masyarakat Jakarta Barat diharapkan dapat mendukung upaya Polres Metro Jakarta Barat dalam mencegah polusi udara dengan tidak membakar sampah dan memilih cara-cara yang ramah lingkungan untuk mengelola sampah mereka.

“Dengan kerja sama yang baik, kita semua dapat bersama-sama menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat untuk generasi mendatang,” harapnya

(**)

Polrioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Berdasarkan statistik BPS, di tengah risiko guncangan perekonomian global, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen dibandingkan triwulan III-2021. Perkembangan tersebut memperlihatkan momentum pemulihan ekonomi Indonesia masih sangat kuat meskipun di tengah pandemi yang melanda. Hal ini juga menunjukkan pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat mengalami peningkatan tinggi yang merata di berbagai sektor.

Di antara beberapa faktor penyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kinerja ekspor yang terus menguat. “Ini merupakan suatu momentum yang baik karena berarti dunia usaha sudah mulai melakukan pemulihan dalam sisi kegiatan investasinya, didukung oleh sektor perbankan yang mulai menyalurkan kreditnya, dan yang paling bagus juga adalah ekspor yang masih sangat kuat.

“Kinerja ekspor kita itu sangat baik,” mengutip pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada laman media sosial @smindrawati (10/11).

Ditambahkan bahwa performa ekspor Indonesia tumbuh secara riil sebesar 21,6 persen di triwulan III-2022 (yoy), konsisten dalam melanjutkan tren surplus dari sisi neraca perdagangan selama 29 bulan berturut-turut.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI memiliki mandat khusus untuk mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi. Selain itu LPEI juga menjadi bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program Jasa Konsultasi merupakan salah satu mandat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor melalui program edukasi dan pendampingan seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Marketing Handholding Program dan Desa Devisa.

Selama pandemi sejak tahun 2020 hingga saat ini, LPEI telah berhasil memberikan edukasi melalui program CPNE kepada 1.222 pelaku UMKM berorientasi ekspor yang berasal dari berbagai kota di Indonesia antara lain Makassar, Manado, Denpasar, Demak, Kendal, Bandung hingga Aceh.
Melalui program CPNE, LPEI telah berhasil melahirkan 161 eksportir baru yang berasal dari berbagai sektor usaha, yaitu kelapa dan turunannya, makanan dan minuman, fashion, furniture dan craft, home decor, kecantikan, pengolahan ikan, rempah- rempah, alas kaki, serta komoditas pinang, ubi, dan sayuran.

Program unggulan lainnya, yaitu Desa Devisa yang merupakan program pelatihan dan pendampingan kegiatan berbasis pengembangan kepada masyarakat atau klaster yang bertujuan untuk memperbesar akses masyarakat agar mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya lebih baik dibandingkan sebelumnya dan menghasilkan devisa yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sampai dengan Oktober tahun 2022, LPEI telah memiliki 149 Desa Devisa dan memberikan pelatihan kepada 13.349 orang petani dan pengrajin.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso menyampaikan, “LPEI terus berkomitmen memberikan edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor dalam rangka meningkatkan ekspor nasional sebagai wujud kontribusi dalam membantu Pemerintah mengakselarasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

(**)

 

Ekonomioleh Sebar Tweet

Kabar7News, Manokwari – Pangdam XVIII/Kasuari selaku Panglima Komando Tugas gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., bersama jajarannya terus melakukan evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Papua Barat melalui rapat secara virtual dari ruang rapat Sopsdam XVIII/Kasuari, Makodam, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/7/2021).

Ia meminta jajarannya untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di wilayah Papua Barat untuk segera mendukung langkah Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 terutama kegiatan PPKM dan vaksinasi.

Pangdam mengatakan ada dua langkah bagaimana jajarannya membantu Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Papua Barat. Langkah tersebut yang pertama adalah dengan akselerasi vaksinasi.

“Sering saya katakan langkah kita pertama bagaimana membuat akselerasi atau percepatan vaksinasi ini bisa berjalan. Laksanakan dengan teknik dan seni kalian di lapangan agar masyarakat mau melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa para pejabat di wilayah Papua Barat seperti Gubernur, Bupati dan para pimpinan institusi lainnya telah sukarela melaksanakan vaksin, untuk itu perlu diikuti oleh masyarakat lainnya.

“Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak Gubernur, Bupati dan pejabat lainnya sudah menjadi relawan untuk melaksanakan vaksin. Kita memiliki kekebalan tubuh tapi harus dipersenjatai lagi dengan vaksin untuk menangkal Covid-19”.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah bahwa di Indonesia saat ini sudah ada vaksin walaupun tidak bisa dipenuhi secara langsung seluruhnya tetapi secara bertahap. Ada beberapa negara yang kesulitan untuk vaksin,” kata Pangdam.

Langkah yang kedua yaitu pembatasan mobilitas manusia. Ia menegaskan bahwa untuk melaksanakan langkah tersebut diberlakukan aturan PPKM dan menghimbau jajarannya untuk mengajak masyarakat agar dapat memahami dan melaksanakan aturan dari Pemerintah tersebut.

“Saat ini kegiatan PPKM Darurat diubah istilahnya menjadi PPKM level 4 sedangkan PPKM diperketat diubah menjadi PPKM level 3. Di wilayah Papua Barat, PPKM level 4 diberlakukan di Manokwari dan Sorong, sedangkan level 3 diberlakukan di wilayah Fakfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondana,” imbuhnya.

PPKM bukan hanya masalah peraturan untuk masyarakat akan tetapi yang paling penting adalah masalah tanggung jawab kemanusiaan dan merupakan tanggung jawab bersama.

“Segera laksanakan serbuan Vaksin baik anggota sendiri maupun masyarakat, berikan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin, atur bagaimana penyekatan-penyekatan yang ada diwilayah masing-masing intinya dengan memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat dengan cara humanis,” pungkas Pangdam.

(Pendam XVIII/Ksr)

TNIoleh Sebar Tweet

Kabar7News, Jakarta – Selain itu, Satgas juga melakukan optimalisasi kegiatan posko PPKM skala mikro dengan melakukan empat fungsi PPKM mikro, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus berupaya untuk memaksimalkan pendisiplinan protokol kesehatan melalui tindakan lapangan kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi. Upaya ini didukung dengan kerja sama dari beberapa pihak, seperti TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Covid-19, Ganip Warsito, dalam keterangannya selepas mengikuti rapat terbatas secara virtual yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, pada Senin (21/6/2021).

“Kita sudah berkolaborasi, Satgas dalam hal ini sudah berkolaborasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, edukasi protokol kesehatan 3M, baik itu kepada individu, komunitas, instansi, dan masyarakat,” ujar Ganip.

Selain itu, Satgas juga melakukan optimalisasi kegiatan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dengan melakukan empat fungsi PPKM mikro, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan.

“Implementasinya, TNI dan Polri sudah melaksanakan pendampingan posko dan penebalan personel pada daerah-daerah yang dalam zonasi merah yaitu 29 daerah, untuk melaksanakan operasi yustisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan,” ungkap Ganip.

Kegiatan pendisplinan protokol kesehatan juga akan difokuskan pada aktivitas dari individu, komunitas, instansi, dan masyarakat di beberapa lokasi yang berpotensi melanggar protokol kesehatan, antara lain fasilitas umum, restoran, kafe, pemukiman, tempat olahraga umum, mal, hingga tempat-tempat wisata.

“Selain itu juga, kita melaksanakan pengendalian pembatasan dan mengurangi mobilitas dari hulu penanganan Covid-19 yaitu adalah pelaksanaan program di PPKM mikro,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Nasionaloleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.