Kabar7News


Kabar7News, Jakarta – Pemasangan plang nama status kepemilikan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Nelayan Timur RT 8, RW 07, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2019 diduga tidak sesuai aturan hukum dan diluar kesepakatan dengan warga pada tahun 1982.

Terkait pemasangan plang tersebut warga Kota Intan bereaksi karena mereka telah mendiami tanah tersebut dan taat pajak tanah itu dari tahun 1972 hingga saat ini.

“Dari zaman dulu, pembayaran Ireda, Ipeda dan terakhir PBB tetap kami bayarkan. Tahun 1982 pernah PJKA memberikan kompensasi ke warga dari batas rel ke warga itu 6 meter. Pembayaran Rp 65 ribu per Kepala Keluarga,” kata Edi Suryadinata, warga Kota Intan, Minggu (4/8/2019).

Saat ini di lokasi telah berdiri sebuah masjid yang memiliki Sertifikat dari BPN yang mana mendapat Wakaf dari seorang warga yang telah mendiami tanah tersebut semenjak 1948.

Menuru Edi, pada tahun 2010 PT.KAI tanpa sepengetahuan dan seizin warga telah melakukan patok batas yang seharusnya tidak mereka lakukan patok batas tersebut karena tahun 1982 pihak PJKA telah bersepakat dengan warga bahwa pembebasan lahan hanya sebatas 6 meter dari sisi rel (grondkart). Namun saat ini pihak PT.KAI memasang plang nama melebihi 6 meter dari patok batas yg telah disepakati dengan warga pada tahun 1982.

“Kami berharap pihak PT. KAI dapat menghargai kami sebagai warga yang telah menguasai tanah yang di klaim milik mereka itu,” harap Edi.

Edi mengatakan bahwa warga kota intan membuka diri dengan pihak PT.KAI untuk berkomunikasi dan melakukan pertemuan, karena kami sebagai warga berdasarkan aturan yang berlaku/UU pokok Agraria no.5 tahun 1960. Bahwa sesuai aturan hukum tersebut kami mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut.


(Wem)


Kabar7News, Jakarta – Sejak pukul 12.00wib listrik area Jabodetabek padam. PT PLN (Persero) mengungkapkan pemadaman listrik terjadi di Jabodetabek.

Berikut keterangan resmi PLN,


Minggu, 4 Agustus 2019,
PLN memohon maaf atas pemadaman yang terjadi akibat Gas Turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya mengalami trip, sementara Gas Turbin 7 saat ini dalam posisi mati (Off). Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon juga mengalami gangguan atau trip.

Gangguan ini mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek mengalami pemadaman.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk pemadaman yang terjadi, saat ini upaya penormalan terus kami lakukan, bahkan beberapa Gardu Induk sudah mulai berhasil dilakukan penyalaan”, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka.

Di Jawa Barat terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV mengakibatkan padamnya sejumlah Area sbb : Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan Bogor.

“Sekali lagi kami mohon maaf dan pengertian seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan ini, kami berjanji akan melakukan dan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem agar listrik kembali normal”, tutup Made.

dari sisi perbaikan penyebab gangguan :
– sudah dilaksanakan pengamanan GSW yang putus, dan penyalaan kembali GT di Suralaya.
– akan dilaksanakan scanning assesmen kondisi GSW yang se type.
– pengaturan beban dari UP2B untuk meminimalisir pemadaman.


(Aff/Red)


Kabar7News, Jakarta – Wempi Hendrik Obeth Ursia, seorang mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta melakukan wawancara dengan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, di Sekretariat PPWI Nasional, Jl. Anggrek Cenderawasih X Nomor 29, Kemanggisan, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 18 Juli 2019. Wawancara tersebut dilakukan mahasiswa asal Ambon itu dalam rangka penyusunan skipsi yang dipersyaratkan bagi penyelesaian studi yang bersangkutan.

“Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Wilson untuk membantu saya memberikan informasi terkait penelitian saya sebagai tugas akhir atau skripsi saya,” ujar Wempi saat menyampaikan maksud kedatangannya.

Adapun tema penelitian mahasiswa strata-1 itu adalah terkait kedudukan Dewan Pers dalam melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Sebagai salah satu pimpinan organisasi yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers (DP) terkait kebijakan mewajibkan seluruh pekerja pers, khususnya wartawan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, Wempi menilai Ketua Umum PPWI itu perlu dijadikan salah satu responden dalam penyusunan skipsi-nya.

“Saya sedang meneliti tentang keabsahan lembaga Dewan Pers mengadakan Uji Kompetensi Wartawan berdasarkan UU Pers. PPWI sebagai salah satu organisasi pers yang menggugat Dewan Pers terkait UKW tersebut, saya menilai sangat relevan untuk menjadi narasumber utama penyusunan skripsi saya ini,” jelas Wempi sambil menyodorkan Surat Permohonan Penelitian dari Fakultas Hukum UBK kepada Wilson.

Sang peneliti Wempi kemudian menyampaikan pertanyaan utamanya kepada narasumber Wilson untuk mendapatkan jawaban. “Mengapa Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) tidak sependapat dengan Dewan Pers dalam melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?” tanya Wempi setelah sebelumnya mengaktifkan perangkat rekam suara miliknya.

Menjawab pertanyaan itu, Wilson menyampaikan secara singkat bahwa ada 4 hal yang menjadi landasan berpikir untuk menganalisa suatu kebijakan, terutama dalam konteks UKW Dewan Pers. “Ada 4 hal yang kita gunakan sebagai landasan pijak dalam mengajukan gugatan PMH Dewan Pers ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kebijakan UKW, yaitu, pertama dasar hukum pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers,” kata Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menurut Wilson, tidak ada satupun pasal dari 21 pasal UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang secara jelas mengatakan bahwa Dewan Pers dapat menyelenggarakan dan mewajibkan wartawan mengikuti UKW. “Urusan uji kompetensi dan sertifikasi profesi berada di bawah kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bukan Dewan Pers,” tegas Wilson dalam wawancara tersebut.

Kedua, menurut Wilson lagi, adalah kejanggalan dalam proses pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan. Dengan system pelaksanaan UKW saat ini, kebijakan tersebut mendegradasi dan mendeligitimasi hasil pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, khususnya fakultas yang menghasilkan lulusan sarjana ilmu komunikasi dan jurnalistik.

“Fakta lapangan membuktikan adanya lulusan SMP yang dengan berbagai cara mendapatkan sertifikat kompetensi tingkat utama, bahkan menjadi team penguji UKW. Namun hasil-hasil karyanya berbentuk berita bohong dan main catut lembaga Kementerian Dalam Negeri. Lulusan SMP di-UKW bersama lulusan sarjana oleh Dewan Pers, hasilnya tentu tidak kredibel yàa,” ungkap lulusan tiga universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht University Belanda, dan Linkoping University Swedia ini.

Alasan ketiga, kata Wilson, adalah terkait implikasi atau dampak dari UKW tersebut. “UKW melahirkan diskriminasi dan kriminalisasi di lapangan. Apalagi dengan adanya surat edaran Dewan Pers hingga ke daerah, bahwa pejabat dan siapapun boleh menolak wawancara terhadap wartawan yang belum UKW. Jadi narasumber bisa memilih-milih sesuai kehendak hatinya, bisa menolak wartawan yang tidak bisa menunjukkan sertifikat UKW. Polisi boleh mengerangkeng setiap wartawan yang diadukan atas tuduhan mencemarkan nama baik akibat tulisannya, hanya karena siwartawan belum UKW,” jelas Wilson panjang-lebar.

Dan keempat, yakni pihak yang berwenang mengelola dan menyelenggarakan UKW. Berdasarkan peraturan perundangan, yang berwenang mengatur segala persoalan di lingkup kompetensi dan sertifikasi profesi adalah BNSP, bukan Dewan Pers. “Pasal 15 huruf (f) yang selalu digunakan sebagai dalil pembenaran oleh Dewan Pers itu keliru total. Peningkatan kemampuan wartawan itu tidak identik dengan ujian-ujian seperti yang dipaksakannya kepada semua wartawan, peningkatan kemampuan adalah urusan organisasi dan/atau lembaga-lembaga pelatihan, sedangkan urusan ujian kompetensi adalah kewenangan BNSP atau lembaga yang ditunjuk sesuai UU,” pungkas alumni program persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 ini.


(Red)


Oleh: Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)


JAKARTA – Sudah beberapa minggu ini Jakarta menempati rekor terburuk dunia untuk kualitas udara yang tidak sehat (air quality index) menurut situs resmi Air Visual.

Pemerintah telah lalai, ini hak atas lingkungan yang sehat murni jadi tanggung jawab utama pemerintah.

Jika ini dibiarkan terus akan banyak kerugian, hak kesehatan masyarakat jadi berpotensi memburuk, kondisi ini akibat pemerintah lalai mengurusi hal ini, dampak lainnya biaya kesehatan masyarakat akan membesar bahkan mencapai triliyunan akibat polusi dari kualitas udara yang tidak sehat ini.

Pemerintahan tampaknya sampai saat ini diam belum ada langkah tegas pencegahan atau penanggulangan setidaknya menyadari dan mengakui ada keadaan kualitas udara yang tidak sehat di Jakarta dan melakukan himbauan memakai masker pada warga  yang beraktifitas, selanjutnya membuat kebijakan nyata memaksimalkan transportasi publik, memperbanyak menanam pohon, perbanyak taman, membatasi usia kendaraan di Jakarta termasuk pembangunan gedung tidak menggunakan kaca karbon.

Selain itu legislatif segera memanggil dab minta tanggung jawab eksekutif atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dapat melakukan gugatan dengan hak legal standing (Pasal 92 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup) karena menyangkut perlindungan bagi warga dalam hal ini hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik.


(Red-Aff)


Kabar7News, Madura – Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Madura pada, Jumat (02/8) melakukan penahanan terhadap 2 (dua) oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Bangkalan dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan keuangan khusus kepada BUMDes untuk pengembangan kambing etawa tahun anggaran 2017.

Penahanan ini dilakukan setelah ke-2 nya ditetapkan sebagai tersangka di hari yang sama. Penahanan terhadap 2 (dua) tersangka itu dilakukan setelah menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik Pidsus Kejari Bangkalan selama 7 jam atas nama tersangka MH (Mantan Kepala Dinas DPMD Bangkalan, saat ini menjabat sebagai Kadishub Kab. Bangkalan) dan tersangka SA (Kepala Dinas BPKAD Bangkalan) yang diketemukan bukti permulaan yang cukup menjerat keduanya dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 jo. pasal 18UU.RI.NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU.RO.NO.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI.NO.31 tahun 2019 tentang Pemberantasan TIPIKOR jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,”jelas Mukri Kapuspenkum Kejagung R.I melalui siaran pers di Jakarta.

Dia mengatakan, perbuatan menyelewengkan uang negara itu dilakukan oleh tersangka MH pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas DPMD Bangkalan dan tersangka SA pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas BPKAD Bangkalan dalam pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada BUMDes untuk pengembangan kambing etawa tahun anggaran 2017 senilai Rp8.413.781.427,- (delapan miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinyatakan sebagai “TOTAL LOST “ berdasarkan hasil audit BPKP,”kata dia.

Saat ini kedua tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II.B di Bangkalan untuk menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan, terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2019.”pungkasnya.


(Deva)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.